TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami lonjakan signifikan dalam dua tahun terakhir.
Di tengah pertumbuhan ekonomi daerah yang justru tumbuh positif, ratusan pekerja kehilangan pekerjaan akibat efisiensi perusahaan dan percepatan digitalisasi di berbagai sektor usaha.
Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan sebanyak 360 tenaga kerja di Sulsel terkena PHK sepanjang Januari hingga April 2026.
Jumlah tersebut menempatkan Sulsel di urutan ke-10 nasional berdasarkan data peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Rinciannya, pada Januari tercatat 142 pekerja terkena PHK, Februari 157 orang, Maret 55 orang, dan April turun drastis menjadi enam orang.
Angka tersebut meningkat dibandingkan 2024 yang hanya mencatat 126 kasus PHK.
Sementara sepanjang 2025, jumlah PHK di Sulsel melonjak hingga mencapai 2.486 orang.
Secara nasional, jumlah pekerja terkena PHK pada Januari-April 2026 mencapai 15.425 orang.
Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi, yakni sekitar 21,65 persen dari total nasional.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (FEB Unhas), Marsuki Dea, menilai kondisi tersebut menunjukkan fenomena jobless growth.
Pertumbuhan ekonomi dinilai tidak berjalan seiring dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Baca juga: 15 Pekerja Usia Produktif di Maros Kena PHK Sepanjang Januari-April
Menurutnya, berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sulsel mencapai sekitar 6,88 persen.
Angka tersebut dinilai cukup membanggakan di tengah ketidakpastian geopolitik dan perlambatan ekonomi global.
“Dalam konteks ilmu ekonomi, ini dikenal sebagai jobless growth. Pertumbuhan ekonomi terlihat baik, tapi jumlah tenaga kerja menganggur justru meningkat. Ini merupakan anomali yang nyata,” ujar Prof Marsuki merespons fenomena PHK di Sulsel, Jumat (8/5/2026).
Prof Marsuki menjelaskan, tingginya pertumbuhan ekonomi Sulsel saat ini lebih banyak ditopang sektor tersier atau jasa, seperti administrasi pemerintahan, transportasi, serta konsumsi makan dan minum.
Sementara sektor sekunder atau sektor produktif seperti industri pengolahan dan manufaktur belum berkembang maksimal dalam menciptakan lapangan kerja baru.
“Pertumbuhan tinggi ternyata hanya bersumber dari sektor jasa dan konsumsi. Bukan dari sektor industri pengolahan atau manufaktur yang sebenarnya lebih banyak menyerap tenaga kerja,” katanya.
Ia menilai perusahaan kini semakin mengandalkan teknologi informasi dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional.
Akibatnya, banyak sektor usaha mulai mengurangi jumlah tenaga kerja karena aktivitas bisnis tidak lagi membutuhkan banyak pekerja seperti sebelumnya.
“Banyak sektor sekarang bersifat capital intensive atau padat modal. Perusahaan memilih efisiensi melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi,” jelasnya.
Baca juga: Buruh Soroti Pekerja yang Kena PHK Setelah Gabung Serikat
Menurut Marsuki, industri tradisional juga mulai melakukan efisiensi besar-besaran demi menekan biaya operasional usaha yang terus meningkat.
Ia menyebut tekanan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas dunia, kenaikan harga BBM, hingga keterbatasan bahan baku industri menjadi penyebab meningkatnya biaya produksi atau cost push inflation.
“Kondisi itu memaksa perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja untuk menekan beban operasional,” ujarnya.
Selain faktor efisiensi dan digitalisasi, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) disebut turut memicu perusahaan melakukan perampingan tenaga kerja.
“Perusahaan akhirnya melakukan efisiensi di banyak sektor ekonomi. Bahkan kenaikan UMP juga ikut mendorong perusahaan mengurangi pekerja,” katanya.
Meski begitu, Marsuki menilai angka PHK di Sulsel sebenarnya masih relatif kecil dibanding sejumlah daerah lain di Indonesia.
Ia menyebut kasus PHK di Jawa Barat mencapai 1.721 orang dan Kalimantan Selatan sekitar 1.071 orang.
Namun karena perbandingannya dilakukan secara nasional, posisi Sulsel tetap terlihat menonjol meski jumlahnya lebih rendah.
“Sebagian kemungkinan juga berasal dari pekerja yang masa kontraknya selesai,” tambahnya.
Marsuki mengingatkan pemerintah daerah agar tidak cepat merasa aman hanya karena pertumbuhan ekonomi Sulsel terlihat tinggi.
Menurutnya, fenomena jobless growth harus menjadi alarm serius bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan belum dirasakan merata oleh masyarakat.
“Pemda jangan merasa baik-baik saja. Ini harus menjadi pengingat bahwa pertumbuhan yang dicapai belum inklusif,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah memperkuat sektor UMKM berbasis hilirisasi dan padat karya, terutama di daerah seperti Bone dan Luwu Timur.
Selain itu, ia meminta adanya jaring pengaman sosial serta pelatihan ulang bagi tenaga kerja yang terkena PHK akibat kebijakan efisiensi perusahaan.
Marsuki juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan memperluas inklusi keuangan melalui digitalisasi layanan keuangan bagi pelaku UMKM dan korban PHK yang ingin membangun usaha mandiri.
“Perbankan perlu didorong menyalurkan likuiditas ke sektor riil UMKM dengan dukungan lembaga penjamin agar masyarakat tetap punya peluang usaha,” pungkasnya.(*)
