TRIBUNNEWS.COM - Kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran bisa dikatakan masih belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat.
Hingga Sabtu (9/5/2026), proses negosiasi kedua negara masih mengalami kebuntuan meski dibayang-bayangi oleh gencatan senjata yang kian rapuh.
Penyebabnya tidak lain karena bentrokan senjata yang terjadi di Selat Hormuz.
Ketegangan memuncak saat militer AS melancarkan serangan terhadap dua kapal yang dituduh mencoba menerobos blokade menuju pelabuhan Iran.
Jet tempur AS dilaporkan melepaskan tembakan peringatan tepat ke arah cerobong asap kapal tersebut untuk memaksa mereka memutar balik.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dalam keterangannya menyatakan pihaknya telah menyodorkan proposal perdamaian final.
Namun, Washington masih menunggu "lampu hijau" dari Teheran.
"Kami mengharapkan tanggapan segera, namun hingga saat ini pihak Iran tampaknya masih mengulur waktu," ujar Rubio, mengutip Reuters.
Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru.
Teheran mengaku masih mengkaji setiap poin dalam proposal tersebut, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan wilayah dan program nuklir mereka.
Yang mengejutkan, sebuah analisis internal intelijen AS menunjukkan hasil yang kontradiktif dengan strategi blokade yang dijalankan Presiden Donald Trump.
Baca juga: Situasi Teluk Persia Mulai Landai, Iran Tetap Waspada: AS Jangan Cari Gara-gara
Laporan tersebut menyimpulkan Iran memiliki ketahanan ekonomi dan cadangan logistik yang cukup untuk bertahan dari blokade angkatan laut selama beberapa bulan ke depan.
Hal ini diperkuat oleh pernyataan diplomat Iran yang menegaskan bahwa tekanan ekonomi melalui penutupan jalur laut tidak akan membuat mereka menyerah di meja perundingan.
Merasa tak sabar, Wakil Presiden AS, JD Vance dilaporkan menggelar pertemuan darurat dengan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, di Washington, Jumat (8/5/2026) waktu setempat.
Pertemuan ini menjadi sorotan di tengah memanasnya ketegangan militer antara AS dan Iran.
Berdasarkan laporan Axios, pertemuan tingkat tinggi tersebut berfokus pada peran Qatar sebagai mediator kunci dalam menjembatani komunikasi antara Washington dan Teheran.
Saat ini, dunia sedang menanti respons resmi dari Iran terkait draf proposal perdamaian yang diajukan oleh pemerintahan Trump.
Seorang pejabat senior AS menyebut Qatar sebagai "saluran belakang" yang paling efektif dalam menyampaikan pesan-pesan diplomatik sensitif.
"Vance dan Sheikh Mohammed membahas status negosiasi terkini dan upaya konkret untuk meredakan eskalasi di kawasan," ungkap pejabat tersebut.
Selain membahas draf perdamaian, kedua pemimpin juga membicarakan stabilitas keamanan di Selat Hormuz yang belakangan kembali membara akibat serangkaian insiden saling serang di jalur pelayaran tersebut.
Kepastian pasokan gas alam cair (LNG) global juga menjadi agenda penting, mengingat posisi Qatar sebagai salah satu produsen energi terbesar dunia.
Baca juga: Meski Tak Tampil di Publik, Intelijen AS Yakin Mojtaba Khamenei Terlibat dalam Strategi Perang Iran
Kunjungan PM Qatar ini dilakukan hanya berselang beberapa hari setelah Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, memberikan sinyal optimisme terkait proses negosiasi.
Rubio berharap Teheran bersedia menyepakati kerangka kerja yang dapat menghentikan konflik bersenjata yang telah berdampak besar pada stabilitas energi dan ekonomi global.
Pihak Gedung Putih tampaknya menaruh harapan besar pada mediasi Qatar untuk memecah kebuntuan.
Sebagaimana diketahui, konflik AS-Iran dalam beberapa bulan terakhir telah mencapai titik nadir pasca-serangan udara besar-besaran dan sabotase infrastruktur yang melumpuhkan sebagian sektor energi di kawasan Teluk.
Meski demikian, banyak pihak masih bersikap skeptis apakah Iran akan menerima syarat-syarat yang diajukan dalam draf perdamaian tersebut.
Jika diplomasi ini membuahkan hasil, ini akan menjadi pencapaian signifikan bagi pemerintahan Trump dalam menstabilkan Timur Tengah.
Namun, jika gagal, AS telah mengisyaratkan kesiapannya untuk melanjutkan tekanan militer yang lebih keras.
(Tribunnews.com/Whiesa)
