TRIBUNNEWS.COM - Dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) PP KAMMI menggelar diskusi publik bertajuk “Refleksi Hardiknas 2026: Ke Mana Arah Pendidikan Bangsa?” di kawasan Tebet, Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Diskusi tersebut membahas sejumlah persoalan pendidikan nasional, mulai dari kesejahteraan guru honorer, tingginya angka anak tidak sekolah, kondisi infrastruktur pendidikan, hingga kesenjangan kualitas pembelajaran di berbagai daerah.
Hardiknas adalah hari peringatan nasional di Indonesia yang diperingati setiap tanggal 2 Mei untuk menghormati kelahiran Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional.
Hari ini bertujuan mempromosikan pendidikan berkualitas dan meneguhkan komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa
Sekretaris Jenderal PP KAMMI, Nazmul Watan, menyoroti kondisi kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih menjadi persoalan serius di sektor pendidikan nasional.
“Terdapat sekitar 2,6 juta guru honorer atau sekitar 56 persen dari total guru di Indonesia yang masih menerima gaji sekitar Rp300 ribu hingga Rp400 ribu per bulan dan dinilai jauh dari kata layak,” kata Nazmul.
Sementara itu, Analis Kebijakan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen RI, Nur Berlian V. Ali, mengungkapkan sekitar 3,5 juta anak di Indonesia saat ini tidak bersekolah.
Menurutnya, faktor ekonomi dan tuntutan untuk bekerja menjadi penyebab utama anak-anak tidak melanjutkan pendidikan.
Ia menilai kelompok anak putus sekolah perlu kembali dijangkau agar tetap memiliki akses terhadap pendidikan.
Selain persoalan akses pendidikan, kondisi sarana dan prasarana sekolah juga menjadi perhatian dalam diskusi tersebut.
Nur Berlian menyebut perbaikan fasilitas pendidikan, khususnya di tingkat Sekolah Dasar (SD), perlu dipercepat agar tidak mengganggu proses belajar mengajar.
“Perlu dilakukan percepatan perbaikan sarana dan prasarana yang rusak, khususnya pada jenjang SD yang tingkat kerusakannya mencapai sekitar 60 persen. Kerusakan ringan seharusnya bisa segera ditangani menggunakan dana BOS sebelum berkembang menjadi kerusakan berat,” ungkapnya.
Baca juga: Rayakan Hardiknas 2026, PKS Beri Apresiasi untuk Guru yang Tempuh 70 Km Demi Mengajar
Dalam forum itu juga disampaikan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tengah menjalankan program revitalisasi sekolah yang menyasar 10.440 satuan pendidikan, terdiri dari 78 persen sekolah negeri dan 22 persen sekolah swasta.
Jenjang SD menjadi prioritas utama dengan cakupan 4.053 sekolah dan alokasi anggaran mencapai Rp4,89 triliun.
Peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies, Agung Pardini, menilai dunia pendidikan Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia.
Ia menyoroti persoalan learning loss, ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, hingga ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah.
Agung juga mengutip data World Bank melalui Human Capital Index 2020 yang menunjukkan rata-rata lama sekolah masyarakat Indonesia mencapai 12,4 tahun, namun hanya menghasilkan ekuivalen kemampuan kognitif sebesar 7,8 tahun pembelajaran efektif.
“Artinya, terdapat sekitar 4,6 tahun waktu belajar yang tidak benar-benar menghasilkan penguatan kapasitas dan kompetensi peserta didik,” tegas Agung.
Menurutnya, persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan durasi sekolah, tetapi juga efektivitas proses pembelajaran dalam membangun kemampuan berpikir, literasi, dan kompetensi siswa.
Ia juga menyoroti ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal yang dinilai masih menjadi tantangan dalam pemerataan pendidikan nasional.
Sebagai penutup, Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Arsandi, menyatakan bahwa pembenahan sektor pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan target Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, berbagai persoalan seperti akses pendidikan, infrastruktur sekolah, dan kesejahteraan guru masih memerlukan perhatian dan penanganan berkelanjutan.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan pemerintah, peneliti, dan organisasi kepemudaan untuk membahas arah kebijakan pendidikan nasional ke depan.
