Grid.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi imingi uang insetif bagi para petani di kawasan Puncak Cianjur. Ya, hal ini akan dilakukannya apabila para petani setuju dan melakukan kebijakan yang disodorkannya.

Seperti yang diketahui sebelumnya para petani di kawasan tersebut memang bercocok tanam lahan dengan menanam sayuran. Alhasil tebing di daerah pun menjadi dipenuhi kebun sayuran.

Sayangnya, hal itu juga bisa memicu terjadinya longsor atau banjir karena tak ada yang menahan kawasan lereng dan tebing. Mengetahui hal itu, Dedi Mulyadi Dedi Mulyadi imingi uang insetif bagi para petani di kawasan Puncak Cianjur.

Yakni mendapatkan uang Rp 2 juta per bulan bagi petani sayur yang mau beralih menanam tanaman keras. Seperti kopi dan pepohonan yang kuat.

Usut punya usut, hal itu dilakukan Dedi Mulyadi bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dan uang yang dianggarkan berasal dari Pemprov Jabar.

"Petani sayur akan diminta menanam pohon keras. Sebelum masa tumbuh hingga empat tahunan, mereka akan menerima biaya Rp 2 juta per bulan dari anggaran Pemprov Jabar," ujar Dedi Mulyadi dikutip Grid.ID dari TribunJabar.id, Minggu (9/5/2026).

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa insentif uang Rp 2 juta itu dirasa lebih besar dibandingkan upah yang diterima petani selama ini.

Yakni hanya dikisaran sekitar Rp 30 ribu hingga Rp 50 ribu per hari. Tak berhenti sampai di situ, kini sejumlah kawasan di Jawa Barat di antaranya perkebunan teh di Subang dan Kaki Gunung Ciremai, hingga di kawasan Bandung Utara sudah diterapkan hal yang sama.

Dan ya, hal ini dilakukan untuk mencegah atau mengurangi resiko bencana di kawasan hulu. Seperti banjir bandang yang sempat melanda puncak Cianjur.

Dedi Mulyadi pun menyebut banjir bandang tersebut dikarenakan alih fungsi lahan.

"Karena kebun teh jadi kebun sayur, nunungna ditugaran, kaina dituaran, sawah diurugan (hutannya dirambah, pohonnya ditebang, sawahnya diuruk)," beber Dedi dikutip dari Kompas.com.

Sementara itu, selain Dedi Mulyadi imingi uang insetif bagi para petani, Gubernur Jawa Barat memerintahkan kepala daerah untuk mengidentifikasi lahan lereng dan tebing di wilayahnya yang menjadi kebun palawija ataupun kebun sayur untuk segera dilakukan mitigasi bencana.

"Kedepan hanya ada satu tata ruang, yakni tata ruang provinsi yang menjadi pedoman bagi pemerintah kota dan kabupaten," tandas Dedi Mulyadi.