SURYA.CO.ID, SURABAYA – Ancaman krisis lingkungan kini membayangi Kota Surabaya seiring dengan meningkatnya volume sampah yang mencapai 1.800 ton setiap harinya.
Sebagai kota metropolitan dengan aktivitas ekonomi tinggi, persoalan sampah dari sektor hunian hingga usaha horeka (hotel, restoran, dan kafe) menjadi bom waktu jika tata kelolanya masih mengandalkan model angkut-buang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Baca juga: Surabaya Rintis Sekolah Sampah, Edisi Perdana Diikuti 25 Penggerak Kampung
Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Berkaca pada data Carbon Mapper per Mei 2026, TPST Bantargebang tercatat sebagai penyumbang gas metana terbesar kedua di dunia dengan emisi 6,3 metrik ton per jam.
Fenomena ini menjadi peringatan keras bagi Surabaya, mengingat tumpukan sampah organik yang membusuk tanpa pengolahan optimal merupakan sumber utama gas rumah kaca tersebut.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menegaskan bahwa pola pikir masyarakat selama ini harus diubah total.
"Dikira selama ini setelah buang sampah di tempat sampah depan rumah, lalu diangkut gerobak oleh petugas, maka masalah selesai. Tidak. Sampah itu tidak hilang. Hanya berpindah tempat. Artinya kita memindahkan masalah ke tempat lain,” ujar Eri, Minggu (10/5/2026).
Saat ini, minimnya fasilitas pengolahan seperti TPS3R dan rumah kompos membuat ribuan ton sampah organik berakhir menumpuk sia-sia di TPA.
Baca juga: Pakar ITS Ingatkan Budaya Masyarakat Jadi Kunci Pengelolaan Sampah Surabaya
Sebagai solusi nyata, Eri mendorong penguatan pemilahan sampah langsung dari sumbernya, mulai dari rumah tangga hingga tempat usaha.
Ia menekankan bahwa sektor bisnis seperti hotel dan restoran tidak boleh lagi mengirim sampah organik ke TPA secara cuma-cuma.
Langkah ini harus dibarengi dengan aksi kolektif di tingkat akar rumput, sebagaimana yang mulai terlihat di RW Menur Pumpungan melalui pemanfaatan komposter dan budidaya maggot.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menilai, perubahan sosial melalui pendekatan komunitas adalah jalan keluar paling realistis.
”Perubahan sosial memang tidak mudah. Kebiasaan membuang sampah campur selama puluhan tahun tidak bisa diubah dalam hitungan hari. Namun, perubahan itu harus dimulai sekarang agar Surabaya tidak menghadapi krisis sampah di masa depan,” tegasnya.
Melalui program Kampung Pancasila dan Satgas Lingkungan, Surabaya diharapkan mampu beralih ke solusi berbasis komunitas yang didukung regulasi sistemik dari pemerintah kota.
