SURYA.CO.ID, SURABAYA – Rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk menutup program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan dunia industri memicu reaksi keras.
Kepala Rumah Kebangsaan Jawa Timur, Hendra Prayogi, menegaskan bahwa langkah tersebut bukanlah solusi tepat untuk meningkatkan kualitas sarjana di Indonesia.
Baca juga: Tak Langsung Ditutup, Unesa Kaji Merger Sejumlah Prodi yang Minim Peminat
Menurut Hendra, ada empat alasan kuat mengapa wacana ini harus ditinjau ulang secara mendalam.
Pertama, ia menekankan bahwa kampus merupakan pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran kritis, bukan sekadar pabrik penyedia tenaga kerja bagi kepentingan industrialisasi semata.
"Industri bergerak sangat cepat. Kebutuhan AI hari ini belum tentu sama lima tahun lagi. Kampus harus tetap menjaga keberagaman keilmuan untuk menjaga akal sehat bangsa," tegas Hendra saat dihubungi pada Kamis (7/5/2026).
Kedua, Hendra menyoroti potensi diskriminasi pendidikan.
Ia khawatir prodi yang dianggap "tidak laku" namun berbiaya murah akan dihapus dan digantikan prodi populer yang cenderung berbiaya mahal.
Hal ini dianggap akan memperlebar kesenjangan akses bagi masyarakat menengah ke bawah untuk mengenyam pendidikan tinggi.
Baca juga: Mendiktisaintek : Penambahan Prodi di Jawa Dibatasi, Kampus Diminta Evaluasi Jurusan Lama
Ketua DPD GMNI Jatim tersebut juga menyatakan bahwa masalah utama saat ini bukanlah kompetensi lulusan, melainkan minimnya serapan lapangan kerja.
Ia bahkan menagih janji kampanye Pilpres 2024 terkait penyediaan 19 juta lapangan kerja yang dicanangkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Mahasiswa menganggur bukan karena tidak punya kapasitas, tapi industrinya yang belum bisa menampung. Teman-teman kini menagih janji 19 juta pekerjaan itu," imbuhnya.
Sebagai solusi, Hendra menyodorkan beberapa langkah strategis: melakukan kajian terbuka melibatkan elemen akademisi, merevitalisasi kurikulum berbasis data empiris, serta memperkuat Tri Dharma Perguruan Tinggi. Baginya, pemerintah seharusnya memperkuat prodi yang ada dengan dukungan riset dan penguatan softskill, bukan justru mengambil langkah pintas dengan menghapusnya.
"Industri boleh menuntut, tapi kampus tidak boleh tunduk. Kalau kampus hanya jadi tukang jahit pesanan industri, siapa lagi yang akan menjaga nalar kritis di republik ini?" pungkasnya.
