pengalaman menunjukkan bahwa kebijakan yang lahir tanpa mendengar suara masyarakat lokal sering kali sulit berjalan efektif di lapangan

Jakarta (ANTARA) - Selama bertahun-tahun, pembangunan Papua sering dibicarakan dalam angka-angka besar tentang investasi, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, hingga berbagai program percepatan pembangunan nasional.

Jalan dibangun, bandara diperluas, jaringan konektivitas diperkuat, dan dana otonomi khusus terus digelontorkan.

Namun di balik seluruh upaya itu, masih tersisa satu pertanyaan mendasar yang belum sepenuhnya terjawab, yakni apakah pembangunan benar-benar tumbuh dari cara hidup, pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat Papua sendiri.

Pertanyaan itu menjadi semakin penting ketika Papua menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding sekadar persoalan infrastruktur fisik.

Ketimpangan pembangunan antara wilayah pesisir dan pegunungan masih terjadi, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan belum merata, sementara perubahan global seperti transformasi digital, perubahan iklim, dan transisi menuju ekonomi hijau mulai menghadirkan tekanan baru bagi masyarakat lokal.

Dalam situasi seperti itu, pembangunan tidak lagi cukup hanya mengandalkan pendekatan yang seragam dan datang dari atas ke bawah.

Oleh karena itu, munculnya gagasan pembangunan berbasis etnosains di Papua menjadi sesuatu yang menarik untuk dicermati.

Gagasan ini mencoba menempatkan pengetahuan lokal, budaya, dan pengalaman masyarakat adat sebagai bagian penting dalam merancang masa depan Papua.

Pendekatan tersebut akan menjadi salah satu bahasan utama dalam Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) III Tahun 2026 yang segera digelar pada 27–29 Mei 2026 di Gedung Papua Youth Creative Hub Kota Jayapura dengan tema “Inovasi Pembangunan Papua Berbasis Etnosains”.

Mengubah cara pandang

Konferensi itu bukan sekadar forum diskusi biasa. Di balik tema yang diangkat, tersimpan upaya untuk mengubah cara pandang terhadap pembangunan Papua.

Selama ini, pembangunan sering dipahami sebagai proses menghadirkan modernitas dari luar ke dalam Papua. Padahal masyarakat adat Papua sesungguhnya telah memiliki sistem pengetahuan yang berkembang selama ratusan tahun dan terbukti mampu menjaga keseimbangan hidup dengan alam.

Jadi memang kompleksitas tantangan pembangunan di Tanah Papua tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan konvensional yang bersifat top-down dan seragam. Pendekatan berbasis etnosains menjadi alternatif solusi yang akan mampu menjembatani kearifan lokal dengan inovasi modern.

Wacana itu sangat relevan dengan realitas pembangunan global saat ini. Dunia mulai menyadari bahwa modernisasi yang mengabaikan budaya lokal sering kali justru melahirkan masalah baru, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga hilangnya identitas masyarakat adat.

Di banyak negara, pendekatan pembangunan berbasis komunitas mulai dipandang lebih berkelanjutan karena masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, melainkan pelaku utama yang menentukan arah perubahan.

Papua memiliki modal sosial dan budaya yang sangat besar untuk menjalankan pendekatan tersebut.

Masyarakat adat Papua selama ini telah mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis ekologi, sistem pertanian tradisional yang berkelanjutan, hingga tata kelola sosial yang menjunjung keseimbangan dan keadilan.

Pengetahuan seperti ini sering dianggap sederhana karena tidak lahir dari laboratorium modern, padahal sesungguhnya mengandung nilai universal yang relevan dengan tantangan global saat ini.

Di tengah ancaman perubahan iklim misalnya, dunia justru mulai belajar dari komunitas adat tentang bagaimana menjaga hutan, mengelola air, dan mempertahankan keseimbangan alam. Dalam hal ini, etnosains bukan sekadar romantisme budaya, melainkan sumber pengetahuan alternatif yang dapat menjadi bagian dari solusi pembangunan masa depan.

Konferensi APS III juga memperlihatkan upaya menghadirkan ruang dialog yang lebih luas antara pemerintah, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, perempuan, pemuda, hingga komunitas internasional.

Sebanyak 10 forum tematik akan dibuka, mulai dari Forum Masyarakat Adat Papua, Forum Agama, Forum Perempuan Papua, Forum Kesehatan, Forum Pendidikan, hingga Forum Perikanan dan Kelautan serta Forum Ekonomi dan Bisnis.

Kehadiran forum-forum tersebut penting karena pembangunan Papua selama ini sering dibicarakan dalam ruang-ruang birokrasi yang jauh dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Padahal pengalaman menunjukkan bahwa kebijakan yang lahir tanpa mendengar suara masyarakat lokal sering kali sulit berjalan efektif di lapangan.

Merumuskan kebijakan

Ketua Panitia Konferensi APS III Richard Patty mengatakan konferensi ini hadir sebagai platform strategis untuk mendialogkan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih kontekstual dan berbasis bukti.

Pendekatan berbasis bukti atau evidence-based policy menjadi sangat penting karena Papua tidak bisa lagi dipahami hanya melalui asumsi-asumsi umum dari luar daerah.

Setiap wilayah di Papua memiliki tantangan geografis, sosial, dan budaya yang berbeda. Apa yang berhasil di wilayah pesisir belum tentu relevan diterapkan di pegunungan. Oleh karena itu, pembangunan membutuhkan riset yang benar-benar memahami konteks lokal.

Konferensi ini juga akan melibatkan jejaring global dari Jepang, Malaysia, Australia, hingga organisasi internasional seperti Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO-UN) dan Sasakawa Peace Foundation.

Kehadiran mereka menunjukkan bahwa isu Papua tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan domestik, tetapi juga bagian dari diskusi global tentang pembangunan berkelanjutan, masyarakat adat, dan masa depan kawasan Pasifik.

Namun yang paling penting sesungguhnya bukanlah seberapa besar konferensi itu, melainkan apakah semangat yang dibawa benar-benar mampu mengubah cara pembangunan dijalankan di Papua.

Sebab, pembangunan yang berhasil bukan hanya tentang tingginya angka pertumbuhan ekonomi atau banyaknya proyek fisik yang dibangun. Pembangunan yang berhasil adalah ketika masyarakat merasa dilibatkan, dihargai, dan memiliki masa depan di tanahnya sendiri.

Papua selama ini terlalu sering dipandang hanya dari persoalan konflik, keamanan, atau eksploitasi sumber daya alam. Padahal Papua juga menyimpan kekayaan pengetahuan, budaya, dan nilai-nilai sosial yang sangat besar.

Ketika masyarakat adat diberi ruang menjadi bagian dari proses pembangunan, sesungguhnya yang sedang dibangun bukan hanya ekonomi, tetapi juga rasa percaya, rasa memiliki, dan harapan bersama.

Di tengah dunia yang semakin homogen akibat globalisasi, pendekatan pembangunan berbasis etnosains memberi pesan penting bahwa kemajuan tidak harus menghilangkan identitas lokal.

Modernitas dan budaya tidak perlu dipertentangkan. Keduanya justru bisa berjalan berdampingan untuk menciptakan pembangunan yang lebih manusiawi, berkelanjutan, dan relevan bagi kehidupan masyarakat Papua sendiri.

*) Penulis adalah Ketua Umum Analisis Papua Strategis.