Myanmar mengeluh dengan sikap ASEAN. Pemerintah Myanmar merasa dikucilkan oleh Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara tersebut.
Dilansir , Senin (11/5/206), keluhan tersebut disampaikan setelah konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN yang digelar pekan lalu mem- kepemimpinan pasca-kudeta Myanmar.
ASEAN yang beranggotakan 11 negara telah mengucilkan Myanmar dari KTT sejak militer negara itu menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi dan menahan tokoh demokrasi tersebut pada tahun 2021. Kudeta itu telah memicu perang sipil.
Setelah lima tahun memimpin pemerintahan militer, junta Myanmar menggelar pemilu yang sangat terbatas dan mengecualikan partainya Suu Kyi bulan lalu. Pemilu tersebut berujung pemimpin junta, Min Aung Hlaing, mengambil alih kekuasaan sebagai presiden sipil.
Dia telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai panglima tertinggi militer Myanmar. Pada KTT ASEAN yang digelar di Filipina pekan lalu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengeluhkan bahwa tidak ada 'kemajuan apa pun di Myanmar'.
Kementerian Luar Negeri Myanmar, dalam sebuah pernyataan, mengklaim hal sebaliknya. Myanmar menyebut ada perkembangan positif dan telah diakui sebagian negara ASEAN.
"Perkembangan positif yang terjadi di Myanmar telah diakui dengan baik oleh sebagian besar negara anggota ASEAN. Namun, terlihat bahwa beberapa negara anggota terus mempertahankan pembatasan, tindakan diskriminatif, dan pengecualian pemerintah Myanmar dari perwakilan yang setara," sebut Kementerian Luar Negeri Myanmar.
Dalam KTT ASEAN di Filipina, Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Mohamad Hasan mengatakan Myanmar belum siap untuk hadir di meja konferensi karena 'kekejaman terhadap warga negara mereka sendiri masih terjadi'. Beberapa negara, termasuk Indonesia dan Singapura, yang akan menduduki jabatan Ketua ASEAN bergilir tahun depan, secara luas diyakini sepakat dengan pandangan Malaysia tersebut.
Kementerian Luar Negeri Myanmar menyebut keterlibatan yang tidak konstruktif dengan pemerintah baru Myanmar akan mengabaikan kehendak rakyat Myanmar. Kemlu Myanmar menyebut rakyat Myanmar telah menggunakan 'hak-hak demokrasi mereka'.
"Selama lima tahun terakhir, meskipun menghadapi perlakuan tidak adil yang timbul dari posisi beberapa negara anggota ASEAN, Myanmar telah bersabar," ujar Kementerian Luar Negeri Myanmar.
Meskipun tidak menyebutkan nama negara tertentu, Kementerian Luar Negeri Myanmar menuduh beberapa negara 'ikut campur dalam urusan internal Myanmar melalui kritikan dan tekanan'. Menurut para analis, ASEAN mengalami keruntuhan konsensus terkait Myanmar dengan meningkatnya rasa frustrasi atas kurangnya kemajuan dalam rencana perdamaian blok tersebut untuk mengakhiri perang di Myanmar.
Beberapa negara, seperti Thailand, mengucapkan selamat kepada Min Aung Hlaing ketika dia dilantik menjadi Presiden Myanmar. Beberapa negara lainnya tetap acuh tak acuh terhadap pelantikan Min setelah pelaksanaan pemilu yang banyak dikritik pengawas demokrasi.
Menlu RI Ungkap Pembahasan soal Myanmar di KTT ASEAN
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut situasi di Myanmar turut dibahas dalam forum retret KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Pembahasan termasuk soal pemilu dan terbentuknya pemerintahan baru Myanmar hasil pemilihan tersebut.
Sugiono mengatakan Indonesia telah menekankan proses pemilu di Myanmar harus berlangsung secara inklusif dan mampu menjawab berbagai persoalan yang terjadi. Proses politik itu juga diharapkan membawa perdamaian.
"Kemudian, pada kesempatan retreat kemarin, juga dibahas mengenai situasi di Myanmar, seperti kita ketahui bersama bahwa pemilu telah terjadi, kemudian pemerintahan yang baru hasil pemilu tersebut sudah terbentuk. Dari awal posisi Indonesia adalah jika pemilu tersebut berlangsung, pemilu yang berlangsung harus inklusif, kemudian mampu men-address masalah-masalah yang ada di sana, kemudian juga mampu membawa perdamaian, kemudian bisa menciptakan suatu situasi yang lebih baik," kata Sugiono dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (11/5/2026).
Indonesia, menurut dia, tetap berpegang pada prinsip five-point consensus ASEAN yang selama ini menjadi acuan utama penyelesaian krisis di Myanmar. Dia mengatakan negara-negara ASEAN menyoroti sejumlah langkah positif yang dilakukan pemerintahan baru Myanmar.
Salah satunya adalah pembebasan lebih dari 6.000 tahanan politik sebagaimana disampaikan pihak Myanmar dan perubahan status tahanan terhadap tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi. Dia mengatakan langkah itu merupakan upaya untuk memenuhi konsensus ASEAN.
"Setelah pemilu ada beberapa gestur positif yang dinilai juga perlu diapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah baru, yaitu di antaranya pembebasan, kalau angka yang disebut oleh pihak Myanmar sekitar 6.000 lebih tahanan politik, kemudian juga perubahan status tahanan dari Aung San Suu Kyi," ucapnya.
"Saya kira ini merupakan satu progres dalam rangka memenuhi five-point consensus yang menjadi kewajiban," sambungnya.
Sugiono mengatakan seluruh negara anggota ASEAN memiliki pandangan bahwa Myanmar harus dirangkul sebagai bagian keluarga besar ASEAN. Negara-negara anggota juga sepakat terus memberikan perhatian agar Myanmar dapat memperbaiki situasi dalam negeri.
"Pada intinya semua berpendapat sepaham bahwa sebagai satu keluarga dalam sebuah kawasan ASEAN, negara-negara anggota harus terus memberikan perhatiannya, concern-nya, dan terus men-engage Myanmar untuk bisa menemukan jalan yang mereka tentukan sendiri dalam rangka memperbaiki situasi di negaranya," ucapnya.
