Final LCC Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung di Pontianak pada Sabtu (9/5/2026) mendadak ramai diperbincangkan publik usai cuplikannya viral di media sosial.
Sorotan muncul setelah peserta dari SMAN 1 Pontianak mendapat pengurangan nilai minus 5, meski jawaban yang diberikan dinilai sama dengan kelompok lain yang justru memperoleh poin penuh.
Momen tersebut memicu perdebatan di kalangan warganet terkait penilaian dalam perlombaan itu.
Dalam tayangan video yang beredar, pembawa acara lebih dulu membacakan pertanyaan mengenai proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?" tanya pembawa acara.
Setelah pertanyaan dibacakan, peserta dari grup C2 SMAN 1 Pontianak langsung menekan bel lebih cepat untuk memberikan jawaban.
Peristiwa itu kemudian menjadi perhatian luas karena dianggap menimbulkan perbedaan penilaian yang membingungkan.
Banyak pengguna media sosial ikut membahas keputusan juri dalam tayangan tersebut.
Viralnya video itu pun membuat kompetisi tersebut semakin menjadi sorotan publik.
"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh presiden."
Namun, jawaban tersebut dinilai tidak tepat oleh dewan juri hingga kelompok tersebut mendapat pengurangan nilai.
"Nilai minus 5," kata juri.
Kesempatan kemudian diberikan kepada kelompok lain.
Salah satu peserta dari grup B4 memberikan jawaban yang dinilai serupa.
Dewan juri kemudian menyatakan jawaban itu benar dan memberikan nilai 10.
"Ya inti jawabannya sudah benar, nilai 10," ujar juri.
Keputusan itu langsung diprotes peserta dari grup C2 yang merasa telah memberikan jawaban yang sama.
"Dewan juri, izin. Tadi kami jawabnya sama seperti regu B. Sama," kata peserta tersebut.
Juri berdalih jawaban pertama dianggap kurang lengkap karena tidak menyebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Namun peserta membantah dan menegaskan dirinya sudah menyebutkannya.
Perdebatan pun terjadi hingga pembawa acara meminta peserta menerima keputusan dewan juri.
Cuplikan video itu kemudian viral dan memicu kritik dari netizen.
Banyak yang menilai keputusan juri tidak adil, sementara pembawa acara dianggap terlalu membela dewan juri.
Polemik tersebut turut direspons anggota MPR RI sekaligus Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda.
Ia meminta pihak Sekretariat Jenderal MPR RI segera menganulir keputusan dalam lomba tersebut.
"Sebagai anggota MPR yang juga alumni SMANSA PTK 2001, saya minta pihak Setjen MPR RI segera menganulir keputusan ini," tulisnya.
Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI akan mengevaluasi sistem penilaian dan verifikasi jawaban dalam pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, usai muncul protes dari peserta dan ramai diperbincangkan di media sosial.
Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah mengatakan, evaluasi dilakukan untuk menjaga sportivitas, objektivitas, dan transparansi dalam pelaksanaan lomba pendidikan kebangsaan tersebut.
"MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaan kegiatan serupa ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel," kata Siti Fauziah dalam keterangan resminya, Senin (11/5/2026) via Kompas.com.
Dia mengatakan, panitia pelaksana dari Setjen MPR RI saat ini juga tengah melakukan penelusuran internal, terkait polemik penilaian pada salah satu sesi final LCC Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
"Panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI saat ini tengah melakukan penelusuran internal," jelas Siti.
Menurut Siti, MPR RI memahami bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, serta semangat pembelajaran yang konstruktif.
Selain itu, LCC Empat Pilar diselenggarakan sebagai sarana pembelajaran nilai-nilai kebangsaan dan penguatan pemahaman terhadap Empat Pilar MPR RI, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Oleh karena itu, masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas," tutur Siti.
Dalam kesempatan itu, Siti juga mengapresiasi peserta, guru pendamping, dewan juri, panitia daerah, dan masyarakat yang terus memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan.
"Sehingga Sekretariat Jenderal MPR RI mengimbau seluruh pihak untuk tetap menjaga suasana kondusif, menghormati seluruh peserta didik," pungkasnya.
