TRIBUNTRENDS.COM - Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar tingkat SMA di Kalimantan Barat mendadak menjadi sorotan publik setelah cuplikan videonya viral di media sosial.
Bukan karena persaingan para peserta, perhatian netizen justru tertuju pada kontroversi penilaian juri saat lomba berlangsung.
Dalam video yang beredar, terlihat adanya perdebatan terkait jawaban salah satu peserta dari SMAN 1 Pontianak mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Peserta tersebut menjawab bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan oleh Presiden.
Namun, jawaban itu justru dipermasalahkan oleh pihak juri hingga memicu reaksi publik.
Banyak netizen menilai jawaban peserta sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga sikap juri dianggap keliru.
Kontroversi tersebut kemudian memicu banjir kritik di berbagai platform media sosial.
Sejumlah warganet juga mempertanyakan kualitas penilaian dalam lomba yang mengangkat tema pemahaman empat pilar kebangsaan tersebut.
Polemik yang terus berkembang akhirnya membuat MPR RI menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang terjadi selama perlombaan berlangsung.
Permintaan maaf itu disampaikan sebagai bentuk respons terhadap kritik masyarakat sekaligus evaluasi terhadap jalannya kegiatan tersebut.
Baca juga: Indri Wahyuni Jadi Sorotan usai Polemik Lomba Cerdas Cermat MPR RI, Harta Rp3 Miliar Ikut Disorot
Momen itu bermula saat pembawa acara memberikan pertanyaan kepada peserta mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
Peserta dari SMAN 1 Pontianak kemudian lebih dulu menekan tombol dan langsung memberikan jawaban.
"Anggota BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun, untuk menjadi anggota BPK, adanya keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga,
DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?" tanya pembawa acara.
"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dengan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," jawab peserta tersebut, dikutip dari Tribunnews.com.
Namun, juri menyatakan jawaban peserta dari SMAN 1 Pontianak tersebut keliru sehingga nilainya dikurangi lima poin.
Juri yang memberikan penilaian itu diketahui bernama Dyastasita, yang menjabat sebagai Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI.
"Nilai -5," katanya.
Kemudian, peserta dari grup SMAN 1 Sambas menjawab pertanyaan tersebut di mana sama persis seperit yang diucapkan peserta dari SMAN 1 Pontianak.
"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," jawab peserta dari SMAN 1 Sambas.
Baca juga: Heboh Lomba Cerdas Cermat MPR RI di Kalbar, Wakil Ketua MPR Akui Ada Kelalaian Dewan Juri
Anehnya, juri justru menganggap jawaban dari peserta tersebut adalah benar meski sama seperti jawaban dari peserta sebelumnya.
"Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai (tambah) 10 poin," katanya.
Setelah itu, peserta dari SMAN 1 Pontianak langsung menyampaikan protes atas keputusan juri tersebut. Ia meyakini jawaban yang diberikannya sama dengan jawaban peserta dari SMAN 1 Sambas.
"Mohon maaf, jawaban yang kami sampaikan sama," kata peserta tersebut.
Selanjutnya, Dyastasita menjelaskan bahwa jawaban peserta SMAN 1 Pontianak berbeda dengan jawaban dari SMAN 1 Sambas.
Perbedaan yang dimaksud terletak pada tidak disebutkannya Dewan Perwakilan Daerah sebagai pihak yang memberi pertimbangan dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
Meski demikian, peserta dari SMAN 1 Pontianak tetap yakin bahwa jawaban yang ia sampaikan sama seperti peserta dari SMAN 1 Sambas.
"Tadi disebutkan regu C (SMAN 1 Pontianak) itu (jawabnya) pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi (jawabnya)," kata Dyastasita.
"Ada (jawaban pertimbangan DPD). Tadi saya jawabnya seperti ini anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," jawab peserta.
Namun, Dyastasita tetap belum yakin bahwa peserta dari SMAN 1 Pontianak telah memberikan jawaban seperti yang disampaikan. Peserta kemudian ingin meminta pendapat lain, termasuk dari penonton, untuk memastikan jawaban yang ia berikan.
Selanjutnya, Dyastasita menegaskan bahwa keputusan dewan juri bersifat final. Pembawa acara juga meminta peserta agar menerima keputusan tersebut.
Apabila masih ingin mengajukan keberatan, pembawa acara menyarankan peserta untuk memeriksa tayangan ulang acara itu.
"Mohon diterima adik-adik terkait keputusan dewan juri karena tentunya dewan juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja," kata pembawa acara.
"Nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai," tuturnya.
Baca juga: Sosok Siswi SMAN 1 Pontianak Viral Usai Diduga Dicurangi Saat Lomba Cerdas Cermat MPR RI
Selanjutnya, juri lainnya yaitu Indri Wahyuni menyatakan bahwa artikulasi peserta dari SMAN 1 Pontianak kurang jelas saat menjawab pertanyaan.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi alasan jawaban peserta dianggap keliru oleh dewan juri.
"Kan sudah diperingatkan sejak awal. Artikulasi itu penting. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas,
Dewan juri kalau menurut kalian sudah (terdengar) tetapi dewan juri menilai kalian tidak (benar) karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas ya artinya dewan juri berhak memberikan (pengurangan) nilai -5," katanya.
Menanggapi kejadian tersebut, Abcandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan permohonan maaf atas insiden penilaian pada final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung Sabtu (9/5/2026).
Ia juga menegaskan bahwa MPR RI akan menindaklanjuti kejadian tersebut sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dewan juri dan sistem perlombaan yang digunakan.
“Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” kata Akbar dalam keterangan resmi MPR RI, dikutip dari Kompas.com.
(TribunTrends.com/Grid.id)
