TRIBUNJAMBI.COM - Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat menjadi sorotan.

LCC tingkat Kalbar itu viral setelah keputusan dewan juri yang memberi nilai berbeda kepada dua peserta, padahal jawabannya sama-sama benar.

Juri lomba cerdas cermat itu adalah Indri Wahyuni dan Dyastasita Widya Budi. Siapa sebenarnya mereka berdua?

Profil Dua Juri LCC 4 Pilar MPR RI Tingkat Kalbar

Kedua juri tersebut dianggap berbuat tidak adil karena menyalahkan jawaban yang seharusnya benar.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akhirnya mengambil langkah menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara (MC) yang bertugas dalam perlombaan tersebut.

Peristiwa itu ramai diperbincangkan netizen.

Netizen menganggap keputusan tersebut membuat satu di antara tim harus kalah dan gagal menjadi pemenang.

Insiden tersebut viral, hingga membuat  MPR RI menyampaikan permintaan maaf.

Peristiwa bermula saat dewan juri memberikan pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?” tanya juri.

Regu C dari SMA Negeri 1 Pontianak lebih dulu menjawab.

“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,” ujar peserta Regu C.

Namun, jawaban itu dianggap salah oleh Dyastasita Widya Budi, sehingga juri memberi Regu C nilai minus lima.

Tak lama kemudian, Regu B dari SMA Negeri 1 Sambas memberikan jawaban serupa. Anehnya, juri memberi nilai nilai 10.

"Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10," ujar Dyastasita.

Keputusan itu memicu protes dari Regu C, hingga ramai diperbincangkan di media sosial.

Profil Dyastasita Widya Budi

Dyastasita Widya Budi atau Dyastasita WB merupakan Kepala Biro Pengkajian Konstitusi Setjen MPR RI.

Mengutip kompas.com, dia memiliki gelar Sarjana Sosial (SSos) dan berpangkat Pembina Utama IV/e.

Dyastasita juga pernah menempuh pendidikan Magister Ilmu Administrasi Negara di STIA Lembaga Administrasi Negara Jakarta.

Selama bertugas di MPR RI, dia aktif dalam berbagai kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI di sejumlah daerah.

Dalam video yang viral, Dyastasita menjadi sorotan karena memberikan nilai berbeda terhadap jawaban yang dinilai mirip.

"Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada,” kata Dyastasita saat menjelaskan alasan pemberian nilai.

Berdasarkan LHKPN periode 2025, total kekayaan Dyastasita Widya Budi tercatat sebesar Rp 581.220.940 setelah dikurangi utang.

Profil Indri Wahyuni

Indri Wahyuni merupakan Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI.

Dia memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P.) dan Magister Administrasi (MA).

Indri berkarier sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI sejak awal 2000-an.

Dalam kariernya, Indri pernah menangani bidang administrasi dan perencanaan sebelum dipercaya di Badan Sosialisasi MPR RI.

Dalam video viral tersebut, Indri turut memberikan penjelasan terkait artikulasi jawaban peserta.

"Kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5,” ujar Indri.

Berdasarkan LHKPN periode 2025, total kekayaan bersih Indri Wahyuni tercatat sebesar Rp 3.986.628.752.

LCC 4 Pilar

Polemik Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Kalimantan Barat berbuntut panjang.

Setelah ramai menjadi sorotan publik di media sosial, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akhirnya mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara (MC) yang bertugas dalam perlombaan tersebut.

Keputusan itu diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi MPR RI, @mprgoid, pada Selasa (12/5/2026), sebagai respons atas kontroversi penilaian yang dinilai tidak adil terhadap salah satu peserta lomba.

Dalam pernyataan resminya, MPR RI menyebut penonaktifan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus tindak lanjut atas polemik yang berkembang luas di tengah masyarakat.

MPR RI Minta Maaf kepada Publik

Selain mengambil tindakan administratif, MPR RI juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat, terutama kepada peserta, guru pendamping, serta pihak sekolah yang terdampak oleh polemik tersebut.

Melalui Sekretariat Jenderal, MPR menegaskan bahwa kegiatan pembinaan generasi muda seperti Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar seharusnya menjadi ruang pendidikan yang menjunjung tinggi kejujuran, sportivitas, serta objektivitas.

Pihaknya mengakui bahwa insiden yang terjadi telah mencederai semangat pembelajaran sehat yang selama ini menjadi tujuan utama penyelenggaraan kompetisi.

“MPR RI menyadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembinaan generasi muda seperti LCC Empat Pilar mutlak harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, keadilan, objektivitas, dan semangat pembelajaran yang sehat,” tulis pernyataan tersebut.

Evaluasi Menyeluruh Sistem Penilaian

Sebagai tindak lanjut, MPR RI memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh mekanisme teknis perlombaan.

Perbaikan akan difokuskan pada sistem penilaian, prosedur verifikasi jawaban peserta, hingga tata cara penanganan keberatan atau protes yang muncul selama kompetisi berlangsung.

Langkah ini diambil untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang dalam pelaksanaan LCC Empat Pilar di masa mendatang.

Penyelenggara juga berkomitmen menghadirkan kompetisi yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu menjaga kepercayaan publik.

“Masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas,” lanjut keterangan MPR RI.

Kronologi Kontroversi Penilaian Juri

Polemik bermula saat sesi rebutan berlangsung dengan pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam sesi tersebut, Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjadi peserta pertama yang menjawab.

Mereka menyampaikan bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kemudian diresmikan oleh Presiden.

Namun, jawaban itu justru dinilai tidak lengkap oleh dewan juri.

Alasannya, unsur penyebutan DPD dianggap tidak terdengar secara jelas.

Akibat keputusan tersebut, nilai regu C pun dikurangi.

Tak lama setelah itu, pertanyaan yang sama diberikan kepada regu lain.

Menariknya, jawaban yang diberikan dinilai serupa, tetapi kali ini dewan juri justru memberikan nilai penuh.

Perbedaan perlakuan inilah yang memicu protes dari peserta, guru pendamping, hingga penonton yang hadir di lokasi.

Baca juga: MPR RI Pecat Juri dan MC LCC Kalbar Usai Viral, Akui Ada Salah Penilaian

Baca juga: Rayakan Ulang Tahun, Tahanan Peluk Keluarga di Mapolres Muaro Jambi