TRIBUNJAMBI.COM - Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale menjadi sorotan publik karena mengangkat persoalan pembangunan dan konflik lahan di wilayah Papua Selatan.
Dokumenter berdurasi sekitar 95 menit ini bukan film hiburan biasa, melainkan karya investigatif yang menampilkan kehidupan masyarakat adat di tengah ekspansi proyek besar pemerintah dan investasi industri.
Cerita dalam film berpusat di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.
Baca juga: Penjelasan Ending My Dearest Assassin, Darah Langka yang Diwariskan
Dokumenter ini mengikuti kehidupan masyarakat adat seperti suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu yang disebut menghadapi perubahan besar akibat pembukaan lahan untuk proyek perkebunan tebu, sawit, hingga food estate.
Film memperlihatkan bagaimana hutan adat perlahan berubah menjadi kawasan industri dan proyek ketahanan pangan berskala besar.
Melalui sudut pandang warga lokal, film ini menggambarkan rasa kehilangan terhadap tanah leluhur dan ruang hidup yang selama ini menjadi bagian penting dari budaya mereka.
Selain menampilkan kondisi lingkungan, dokumenter ini juga menyoroti ketegangan sosial yang muncul di tengah proyek pembangunan tersebut.
Salah satu simbol yang cukup kuat dalam film adalah pemasangan “salib merah” oleh masyarakat adat sebagai bentuk penolakan terhadap perusahaan dan penguasaan lahan.
Simbol tersebut digambarkan sebagai bentuk perlawanan warga yang merasa keberadaan mereka terancam oleh perubahan besar di wilayah Papua Selatan.
Judul Pesta Babi sendiri diambil dari tradisi adat masyarakat Muyu bernama Awon Atatbon, sebuah ritual budaya yang melibatkan babi sebagai simbol sosial dan kebersamaan.
Film menggunakan istilah tersebut sebagai metafora untuk menunjukkan bahwa hilangnya hutan dan alam Papua juga bisa berdampak pada hilangnya identitas budaya masyarakat adat.
Dokumenter ini kemudian memicu perdebatan luas karena memuat kritik terhadap proyek strategis nasional dan menyinggung isu seperti konflik agraria, lingkungan hidup, hingga dugaan militerisasi dalam pengamanan proyek investasi.
Sejumlah pemutaran film di beberapa daerah bahkan sempat dihentikan atau dibubarkan, termasuk di wilayah Mataram dan beberapa kampus lain.
Meski menuai kontroversi, banyak aktivis lingkungan, mahasiswa, dan pegiat HAM menilai film ini sebagai bentuk penyampaian suara masyarakat adat Papua yang jarang mendapat perhatian luas.
