TRIBUNMANADO.CO.ID, BOLAANG UKI - Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), H Iskandar Kamaru, menghadiri rapat koordinasi (Rakor) optimalisasi kerja sama dengan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Kegiatan ini diselenggarakan di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Selasa 12 Mei 2026.
Kegiatan strategis ini diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Rakor ini difokuskan pada upaya mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui implementasi sembilan paket program kerja sama strategis antara instansi terkait.
Adapun kesembilan paket program kerja sama yang menjadi fokus utama dalam rakor tersebut meliputi Integrasi NIB dan NOP (Nomor Induk Berusaha dan Nomor Objek Pajak), Integrasi Layanan Pertanahan dengan Mall Pelayanan Publik.
Percepatan Pendaftaran Tanah.
Percepatan ROTR Terintegrasi OSS (Online Single Submission), Sensus Pertanahan Berbasis Geospasial, Integrasi KP2B/LP2B dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).
Optimalisasi Peran GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) dalam Penyelesaian Isu Pertanahan Daerah, Pengembangan dan Pemanfaatan ZNT (Zona Nilai Tanah), Konsolidasi Tanah untuk Pembangunan Daerah.
Dalam agenda krusial tersebut, Bupati Iskandar Kamaru turut mengambil langkah nyata dengan melakukan penandatanganan Komitmen Bersama.
Penandatanganan ini dilakukan secara serentak bersama Gubernur Sulut dan seluruh Bupati/Wali Kota se-Provinsi Sulut, serta Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan setempat.
Penandatanganan komitmen bersama ini memiliki tiga tujuan esensial, yaitu Pencegahan korupsi, penguatan ekonomi daerah, dan transformasi pelayanan publik.
"Saya rasa tiga tujuan ini sangat penting dalam menciptkan pemerintahan yang bersih," ujarnya.
"Kami Pemkab Bolsel mendukung sepenuhnya program dari KPK ini," tegas dia.
Kehadiran dan partisipasi aktif Bupati Bolsel dalam forum ini menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Bolsel dalam mendukung program pemberantasan korupsi sekaligus mempercepat kemajuan ekonomi daerah melalui perbaikan layanan tata ruang dan pertanahan. (Nie)
WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini
