TRIBUNTRENDS.COM - Kontroversi penilaian dalam Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat kini memasuki babak baru.
Setelah video penilaian juri viral dan menuai kritik luas dari publik, anggota MPR RI sekaligus Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, akhirnya angkat bicara.
Tak sekadar meminta evaluasi, Hetifah bahkan mendorong agar pertandingan di Kalimantan Barat digelar ulang demi menjaga rasa keadilan bagi seluruh peserta.
Baca juga: Disdikbud Kalbar Ungkap Alasan Juri LCC 4 Pilar Tak Dengar Jawaban SMA 1 Pontianak, Salahkan Speaker
Hetifah mengaku prihatin dengan polemik yang terjadi dalam pelaksanaan LCC Empat Pilar tingkat Kalimantan Barat. Menurutnya, perlombaan yang seharusnya menjadi ajang pendidikan kebangsaan justru tercoreng akibat persoalan penilaian.
Karena itu, ia menilai langkah paling adil adalah menggelar ulang pertandingan khusus untuk wilayah Kalbar.
“Supaya ini berjalan adil, kami mendorong agar khusus kegiatan di Kalimantan Barat ini dilakukan lomba ataupun pertandingan ulang,” kata Hetifah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan karena menunjukkan bahwa polemik ini tidak lagi dianggap persoalan kecil, melainkan telah menjadi perhatian serius di tingkat nasional.
Di tengah kontroversi yang berkembang, Hetifah tetap memberikan apresiasi kepada para pelajar yang telah mengikuti lomba dengan penuh semangat.
Ia menilai tingginya antusiasme siswa dalam mengikuti LCC Empat Pilar menunjukkan bahwa generasi muda masih memiliki kepedulian besar terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pemahaman konstitusi negara.
“Saya juga melihat di seluruh wilayah, termasuk di dapil saya di Kalimantan Timur, anak-anak semua merasa sangat bersemangat ya dan berkompetisi secara serius dan tentunya diharapkan segala prosesnya berjalan secara adil,” ucap Hetifah.
Menurutnya, semangat para siswa tidak boleh rusak hanya karena polemik teknis dalam proses penilaian.
Baca juga: Sindiran Menohok Sekda Kalbar Lihat Juri LCC 4 Pilar yang Terpaku pada Layar Tab: Tak Paham Materi?
Politikus Partai Golkar itu juga menyampaikan permohonan maaf kepada para peserta dan masyarakat atas kegaduhan yang terjadi dalam ajang tersebut.
Ia berharap insiden ini tidak membuat pelajar kehilangan minat untuk mengikuti kegiatan edukatif yang diselenggarakan MPR RI.
“Semoga peristiwa ini tidak mengurangi minat dan antusiasme anak-anakku semua untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh MPR RI,” ujar Hetifah.
Lebih lanjut, Hetifah menilai kejadian ini harus dijadikan momentum pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola lomba cerdas cermat di bawah MPR RI.
Ia optimistis evaluasi yang sedang dilakukan akan menghasilkan sistem perlombaan yang lebih profesional, objektif, dan kredibel di masa mendatang.
Menurutnya, LCC Empat Pilar harus tetap menjadi wadah pendidikan kebangsaan yang membanggakan bagi pelajar di seluruh Indonesia.
Kontroversi ini bermula saat Final LCC Empat Pilar tingkat Kalimantan Barat digelar di Pontianak pada Sabtu (9/5/2026). Dari sembilan SMA peserta, tiga sekolah berhasil melaju ke babak final, yakni SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.
Polemik muncul ketika sesi rebutan berlangsung dengan pertanyaan:
“DPR dalam memilih anggota BPK, wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?”
Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjadi peserta pertama yang menjawab.
“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,” ujar seorang siswi dari Regu C.
Baca juga: MPR Minta Maaf atas Skandal LCC 4 Pilar Kalbar, Kejadian Serupa Pernah Terjadi di Provinsi Lain
Namun secara mengejutkan, dewan juri justru memberikan pengurangan nilai sebesar lima poin kepada Regu C.
Tak lama kemudian, pertanyaan dilempar ke Regu B dari SMAN 1 Sambas. Jawaban yang diberikan pada dasarnya sama.
“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,” jawab peserta Regu B.
Kali ini, juri justru menyatakan jawaban tersebut benar.
“Inti jawaban sudah benar. Nilai sepuluh,” ucap juri.
Keputusan itu langsung diprotes oleh Regu C dari SMAN 1 Pontianak karena merasa jawaban mereka identik dengan jawaban Regu B.
“Izin, kami tadi menjawabnya sama seperti Regu B,” kata peserta Regu C.
Namun juri menyatakan Regu C dianggap tidak menyebut unsur “pertimbangan DPD”. Penjelasan itu langsung dibantah peserta karena merasa telah mengucapkannya dengan jelas.
Bahkan peserta sempat meminta audiens menjadi saksi bahwa jawaban mereka sebenarnya sama. Meski demikian, hasil perlombaan tetap tidak berubah.
Polemik tersebut akhirnya viral di media sosial dan memicu kritik luas terhadap objektivitas penilaian dewan juri dalam lomba yang membawa nama Empat Pilar MPR RI.
***
(TribunTrends/Kompas)
