TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Menjalankan program direktif Presiden dapat menjadi solusi bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk mengatasi kekurangan anggaran setelah pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).

Hal itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Yusharto Huntoyungo saat rapat koordinasi regional monitoring dan evaluasi pelaksanaan program direktif Presiden di Kendari, Rabu (13/5/2026).

Ia mengatakan program presiden telah disertai pembiayaan dari pemerintah pusat, sehingga dapat membantu daerah menjaga keberlanjutan pembangunan meski dana transfer mengalami pengurangan.

Adapun program tersebut meliputi Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, pembentukan Koperasi Merah Putih.

Kemudian, Swasembada pangan, pembangunan tiga juta rumah, pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Baca juga: Safari Ramadan di Masjid Al Alam Kendari, Wagub Sultra Hugua Ajak Warga Kendalikan Ego Lewat Puasa

“Pemerintah daerah perlu menyesuaikan kebijakan dengan arah pembangunan pemerintah pusat melalui pelaksanaan program direktif Presiden ini,” kata Yusharto.

Yusharto menyarankan, pemerintah daerah perlu aktif menggaet program prioritas nasional tersebut, agar kekurangan anggaran dapat tertutupi dan kegiatan pembangunan tetap berjalan.

Saat ini, BSKDN masih menghimpun masukan dari berbagai daerah terkait pelaksanaan program prioritas nasional. 

Evaluasi tersebut akan digunakan untuk menyempurnakan kebijakan, terutama pada aspek teknis dan operasional.

“Dalam pelaksanaan program di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Karena itu, rapat koordinasi dilakukan untuk menyamakan pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah agar implementasi program berjalan lebih efektif,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sultra, Hugua, menyampaikan pemerintah akan mendukung program strategis Presiden, karena ini bersifat wajib.

Menurutnya, sejumlah program prioritas nasional di Sultra sejauh ini berjalan lancar, seperti Sekolah Garuda, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga Kampung Nelayan Merah Putih.

“Program ini berpihak kepada masyarakat sehingga pelaksanaannya di daerah dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Dewi Lestari)