TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) di industri batu bara kerap terjebak dalam angka-angka di atas kertas. 

Padahal, esensi keberlanjutan sektor ini harusnya melampaui urusan emisi operasional, mencakup seluruh rantai pasok hingga dampak nyata bagi masyarakat di sekitar lubang tambang.

Isu krusial ini menjadi sorotan dalam workshop media bertajuk "Mengawal ESG dan Transisi Energi di Sektor Pertambangan" yang digelar Yayasan Bicara Data Indonesia (YBDI) dan Katadata Green di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Ahli Life Cycle Expert Panel KESGI, Jessica Hanafi, menekankan bahwa dekarbonisasi tidak boleh setengah hati. 

Selama ini, banyak perusahaan hanya berfokus pada emisi langsung dari alat berat atau penggunaan listrik kantor.

“Kita harus melihat siklus hidup lengkap; dari transportasi, pengelolaan limbah B3, hingga dampak pembakaran batu bara di pembangkit listrik (hilir). Tanpa monitoring data yang kredibel, target pengurangan emisi hanyalah klaim tanpa bukti,” tegas Jessica.

Tak hanya lingkungan, Jessica menyoroti "lubang" dalam laporan sosial perusahaan. 

Isu kesehatan masyarakat akibat debu tambang (gangguan pernapasan) sering kali absen dari laporan keberlanjutan, kalah mentereng dibanding statistik kecelakaan kerja yang mulai menurun. 

Ia juga mengingatkan risiko munculnya "kota mati" jika transisi energi mengabaikan nasib pekerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini.

Baca juga: Pasokan Batubara ke PLTU Tergerus, Listrik Nasional Terancam Padam?

Antara Narasi dan Realita Lapangan

Senada dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Victoria Fanggidae, melontarkan kritik tajam. Baginya, komitmen ESG yang tidak bisa diverifikasi di lapangan hanyalah sekadar pajangan.

“ESG yang baik itu harus bisa diukur dan dirasakan manfaatnya. Kalau tidak, itu cuma narasi,” ujar Victoria. 

Ia mendorong jurnalis dan masyarakat sipil untuk tidak menelan mentah-mentah laporan tahunan perusahaan, melainkan melakukan pengecekan mandiri pada mekanisme komplain dan dampak sosial yang nyata.

Di sisi lain, Lusye Marthalia dari IBCSD memotret adanya ketimpangan kesiapan antara pemain besar dan kecil. 

Jika perusahaan raksasa sudah terbiasa dengan tuntutan kepatuhan global, perusahaan tambang kecil masih terseok-seok bahkan hanya untuk menghitung jejak karbon mereka.

Menurut Lusye, kunci utama ada di tangan manajemen puncak. 

“Jika direksi tidak paham urgensi ESG, implementasinya pasti mogok di tengah jalan. Selain itu, transisi ini butuh modal awal untuk teknologi bersih. Pemerintah perlu memberikan insentif agar ESG dianggap sebagai nilai tambah, bukan beban biaya,” tambahnya.

Sebagai solusi atas tumpang tindihnya data, Katadata Green memperkenalkan Dashboard KESGI. 

Alat analisis ini dirancang untuk menyatukan standar pelaporan yang selama ini berbeda-beda antarperusahaan.

C. Bregas Pranoto, Communication Strategist Katadata Green, menjelaskan bahwa selama ini publik kesulitan membandingkan kinerja antarperusahaan karena data yang tersebar.

Apa fungsi Dashboard KESGI?

• Visualisasi Data: Mengubah angka rumit menjadi grafik yang mudah dipahami.
• Perbandingan Kinerja: Melihat skor ESG perusahaan dari tahun ke tahun.
• Analisis Indikator: Membedah pilar mana yang unggul dan mana yang masih rapor merah (misal: emisi, energi, atau tata kelola).

“Kita tidak hanya melihat skor akhir, tapi bisa menelusuri apa yang membuat skor itu naik atau turun. Ini adalah cara kita membuat data 'bercerita' tentang kondisi industri yang sebenarnya,” tutup Bregas.