TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mencatat indeks demokrasi Jawa Barat menurun. 

IDI merupakan indikator yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat perkembangan dan kualitas demokrasi di masing-masing provinsi.

IDI memotret kondisi demokrasi melalui aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga. 

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat, dalam lima tahun terakhir, nilai IDI Jawa Barat sempat berada pada titik terendah pada 2021 dengan 79.72 poin, pada 2022 meningkat menjadi 83.34 poin, tahun berikutnya terus menurun.

Pada 2023 menjadi 83.04, pada 2024 turun lagi 82.80 poin dan 2025 menjadi 80.86.

Meski ada indikator turun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengklaim IDI masih berada dalam kategori baik, meski mengalami penurunan sebesar 1,94 poin dibandingkan tahun sebelumnya dari 82.80 menjadi 80.86 poin. 

Baca juga: Agenda SPMB Jabar 2026 Bulan Mei, Siap-siap Dapatkan Akun Digital

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Barat, Wahyu Mijaya, mengatakan nilai IDI Jawa Barat masih berada di atas rata-rata Nasional yang hanya 78,19 poin.

“Betul, kita mengalami penurunan dibanding 2024. Tetapi posisi Jawa Barat masih dalam kategori baik, karena nilainya masih di atas 80,” ujar Wahyu, Kamis (14/5/2026).

Terdapat beberapa indikator dalam IDI yang mengalami penurunan, diantaranya terkait capaian legislasi serta akses masyarakat terhadap informasi publik.

Indikator keterbukaan informasi publik yang bersumber dari Komisi Informasi Pusat mengalami penurunan, kesetaraan gender, kebebasan pers serta kebebasan berkeyakinan juga menurun.

“Nanti kami pelajari lebih detail poin-poin apa saja yang menyebabkan penurunan cukup signifikan. Kami harus memahami lebih detail indikator apa saja yang menyebabkan Jawa Barat turun (termasuk), dari sisi kebebasan pers,” katanya.

Sementara terkait penurunan kebebasan berkeyakinan, Wahyu menyebut, persoalan tersebut lebih banyak terjadi dalam relasi antar kelompok masyarakat, bukan antara pemerintah dengan masyarakat.

“Ini menjadi perhatian bersama. Ada berbagai kondisi di masyarakat yang mungkin memengaruhi penilaian tersebut,” ucapnya.

Pemprov Jabar tengah berencana menyusun rencana aksi perbaikan berdasarkan setiap indikator yang mengalami penurunan.

Baca juga: Persib Tanpa 3 Sosok Kontra PSM, Bojan Hodak Percaya Kapasitas Asisten dan Pemain Lain

Pemerintah juga akan memperkuat koordinasi dengan sejumlah lembaga penyedia data seperti BPS, Dewan Pers, dan Komisi Informasi.

Ada pun yang mengalami kenaikan pada indikator partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, poinnya meningkat dari nilai 75 menjadi 100.

Selain itu, indikator pemenuhan hak-hak pekerja juga naik 11,26 poin. Pun demikian dengan jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat yang meningkat 4,94 poin.

“Ada yang turun dan ada juga yang naik. Yang turun mari kita perbaiki bersama, sementara yang naik harus kita pertahankan,” katanya. (*)