JAKARTA, TRIBUN - Wacana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali mengemuka. Dewan Energi Nasional (DEN) mulai membahas skema distribusi agar lebih tepat sasaran, sebagai bagian dari strategi pengendalian subsidi dan efisiensi energi.

Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan, Satya Widya Yudha mengatakan, diskusi sudah mulai dilakukan bersama dengan PT Pertamina Patra Niaga.

Menurut dia, satu skema yang mengemuka adalah pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan kapasitas silinder mesin atau Cubic Centimeter (CC) maupun jenis kendaraan.

Dalam estimasi awal, skema itu berpotensi memangkas volume BBM subsidi sekitar 10-15 persen.

Payung hukum untuk skema itu akan dibahas melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

"BBM Pertalite, solar, terserah nanti kalau Perpres 191 yang sudah didiskusikan juga kemarin di DEN dengan (Pertamina) Patra Niaga itu bisa kami realisasikan, kami batasi, walaupun itu masih commodity subsidies" katanya, dalam Sarasehan Energi, dikutip dari YouTube Dewan Energi Nasional, Jumat (15/5). 

"Kalau (pembatasan-Red) berdasarkan CC dan jenis kendaraan, potensi hematnya hitungan kami itu 10-15 persen daripada volume," sambungnya.

Hingga saat ini, Pemerintah dan Pertamina masih menahan harga BBM subsidi jenis solar maupun Pertalite sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). 

Pada saat bersamaan, harga minyak mentah dunia kembali melonjak ke atas level 100 dolar AS per barel. Sementara, kurs rupiah terus melemah, hingga sempat menembus level Rp 17.600 per dolar Amerika Serikat (AS).

Peneliti Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi menyoroti kombinasi dari tekanan fiskal, lonjakan harga minyak, dan pelemahan kurs rupiah.

Situasi itu otomatis menekan APBN, karena subsidi dan kompensasi energi berpotensi membengkak jauh di atas target.

Ia menilai, kondisi itu membuat wacana pembatasan BBM subsidi mulai sulit dihindari. "Karena itu, pembatasan konsumsi Pertalite dan Solar dari sisi fiskal memang dipahami pemerintah sebagai langkah pengendalian beban negara," ucapnya, saat dihubungi Kontan.co.id, Jumat (15/5).

Hanya saja, Badiul memberikan catatan bahwa masalah utamanya bukan hanya besarnya subsidi, melainkan ketimpangan penerimanya.

Selama ini, subsidi BBM masih banyak dinikmati kendaraan pribadi dan kelompok menengah atas.

Ia mengingatkan, jangan sampai penghematan fiskal dilakukan dengan mengorbankan daya beli masyarakat kecil.

Apalagi, solar subsidi sangat terkait dengan distribusi pangan, nelayan, petani, angkutan rakyat, serta UMKM.

"Jika pembatasan dilakukan tanpa mitigasi, dampaknya bisa langsung memicu inflasi biaya hidup. Saya berharap, skema pembatasan harus berbasis kemampuan ekonomi dan jenis penggunaan," ujar Badiul.

Menurut dia, kendaraan pribadi kelas menengah atas dan kendaraan non-produktif seharusnya menjadi prioritas pembatasan terlebih dahulu.

"Sementara sektor produktif rakyat harus tetap dilindungi, agar kebijakan energi tidak berubah menjadi sumber tekanan baru bagi masyarakat kecil," tandasnya. (Kontan/Ridwan Nanda Mulyana)