TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Kebijakan sistem kerja Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ( Pemprov Kaltara) membuahkan hasil positif.
Langkah inovatif ini dinilai sukses menekan biaya operasional perkantoran Pemprov Kaltara secara signifikan, terutama pada sektor utilitas gedung.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto, mengungkapkan dampak nyata dari penerapan WFA ini terlihat langsung dari merosotnya biaya pembayaran listrik dan air di lingkungan kantor Pemprov Kaltara.
Sebelum kebijakan efisiensi ini diberlakukan, total tagihan listrik dan air untuk sekitar 11 gedung kantor Pemprov Kaltara bisa mencapai Rp1,3 miliar setiap bulannya.
"Sekrawang turun jauh menjadi sekitar Rp900 jutaan," kata Denny Harianto, Minggu (17/5/2026).
Baca juga: Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie Dukung WFA ASN Tiap Jumat:Jangan Malah Dipakai Pergi ke Kebun
Selain memindahkan ruang kerja pegawai ke luar kantor melalui WFA, Pemprov Kaltara juga melakukan pengetatan penggunaan energi di dalam area kerja.
Salah satunya dengan membatasi operasional fasilitas lift di sejumlah gedung pemerintahan.
"Memang kita maksimalkan untuk penggunaan listrik dengan mematikan sebagian lift. Jangan sampai juga di waktu tertentu lift turun naik tanpa ada orang, atau muatnya cuma satu dua orang, kan sayang seperti itu," ujarnya.
Kendati demikian, pemenuhan hak pelayanan publik tetap berjalan normal.
Pada hari-hari tertentu saat aktivitas kedinasan meningkat, operasional lift akan disesuaikan secara fleksibel.
"Kalau liftnya ada empat, maksimal satu atau dua kita hidupkan," ucap Sekprov Kaltara.
Meski bekerja dari luar kantor demi efisiensi anggaran, pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dipastikan tetap ketat.
Pola kerja WFA ini, kata Denny, mewajibkan seluruh pegawai untuk tetap produktif dan selalu siap merespons instruksi atasan.
"Yang jelas Kaltara kami katakan berhasil melakukan efisiensi. Saya baru coba menghitung berapa per orangnya. Umpamanya dia bekerja hari Jumat dia WFA, tidak perlu ke kantor, ke mana saja yang penting dia bekerja, melaporkan kegiatan, handphone on, setiap dihubungi pimpinan ada," jelasnya.
Saat ini, Pemprov Kaltara masih terus melakukan kalkulasi lebih mendalam untuk menghitung total kumulatif penghematan anggaran daerah dari kebijakan WFA ini jika disesuaikan dengan volume ribuan pegawai.
"Ini dikalikan berapa ribu ASN, ini yang akan kita hitung nantinya," pungkasnya.
(*)
Penulis : Desi Kartika Ayu
