TRIBUNPEKANBARU.COM, MERANTI – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, meminta DPR RI ikut turun tangan membantu mencarikan solusi terkait penutupan sejumlah panglong arang yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat pesisir di daerah itu.

Permintaan tersebut disampaikan Asmar saat menerima kunjungan sekaligus audiensi Anggota DPR RI Dapil Riau Fraksi PKB, Iyet Bustami, di Ruang Rapat Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Senin (18/5/2026).

Dalam pertemuan itu, Asmar menegaskan penutupan panglong arang telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar.

Banyak masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas pencarian bakau, pengolahan arang, hingga distribusi dan perdagangan kini kehilangan sumber penghasilan.

“Kami berharap melalui DPR RI dapat membantu menjembatani komunikasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait agar ada solusi terbaik bagi masyarakat,” kata Asmar.

Ia menyebut pemerintah daerah memahami penertiban dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan lingkungan, khususnya terkait kawasan mangrove dan kehutanan.

Namun di sisi lain, kondisi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut juga perlu menjadi perhatian.

Baca juga: Kans Tanjung Belit Juarai API Awards 2026, Disparbud Kampar Jelaskan Hal Ini

Baca juga: Progres Program Nasional di Riau Belum Maksimal, Pemprov Akui Sejumlah Target Masih Tertinggal

Menurutnya, Pemkab Kepulauan Meranti telah menyalurkan bantuan pangan kepada warga terdampak, termasuk Bantuan Pangan Non Tunai bekerja sama dengan Bulog. Meski demikian, bantuan tersebut dinilai hanya bersifat sementara.

“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah solusi jangka panjang yang tetap memperhatikan aspek hukum, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan ekonomi rakyat,” ujarnya.

Asmar juga meminta dukungan DPR RI untuk membantu memperjuangkan regulasi dan kebijakan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, termasuk pembinaan usaha rakyat dan penyediaan alternatif lapangan pekerjaan.

“Kami mohon dukungan Ibu Iyet Bustami selaku wakil masyarakat Riau di DPR RI untuk membantu memperjuangkan solusi yang bijaksana, manusiawi, dan berkeadilan,” tegasnya.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Khalid Ali juga mengatakan persoalan perizinan panglong arang merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Karena itu, menurutnya, keterlibatan DPR RI sangat diperlukan agar solusi dapat segera ditemukan.

“Kami berharap DPR RI dapat membantu mencarikan jalan keluar agar keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan ekonomi masyarakat tetap terjaga,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Iyet Bustami menyatakan kehadirannya di Kepulauan Meranti untuk mendengar langsung kondisi masyarakat terdampak penutupan panglong arang.

Ia mengatakan informasi yang diperoleh dari daerah akan menjadi bahan untuk disampaikan ke pemerintah pusat dan kementerian terkait.

“Insyallah saya akan berkoordinasi dengan rekan-rekan di Komisi IV DPR RI untuk melakukan audiensi bersama Kementerian Kehutanan dan kementerian terkait lainnya guna mencari solusi bagi masyarakat,” ujarnya.

Usai audiensi, rombongan meninjau panglong arang di Desa Batin Suir, Kecamatan Tebingtinggi Timur, sekaligus menyerahkan 100 paket sembako kepada pekerja terdampak. (tribunpekanbaru.com/ Teddy Tarigan)