Laporan Wartawan Tribungayo Alga Mahate Ara|Aceh Tengah

Tribungayo.com, Takengon - Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar rapat koordinasi bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda), pengusaha SPBU, dan unsur Forkopimda di Pendopo Bupati Aceh Tengah, Minggu (17/5/2026). 

Rapat darurat yang dipimpin Bupati Aceh Tengah Drs. Haili Yoga, M.Si ini digelar guna menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam wilayah tersebut.

Bahkan diperparah guna mendapatkan BBM subsidi, sopir harus bermalam di sejumlah SPBU.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kapolres Aceh Tengah, Sekretaris Daerah, Kepala Samsat, Ketua Organda, Ketua Pengusaha Dump Truk, para pengelola SPBU, perwakilan angkutan barang, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait.

Dalam forum tersebut, Ketua Organda Aceh Tengah, Junaidi, membeberkan carut-marut yang dihadapi para pelaku transportasi dan masyarakat. 

Selain kesulitan memperoleh BBM hingga memaksa para sopir mengantre dan bermalam di SPBU, Junaidi juga menyoroti beban pemberlakuan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 66 persen. 

Kondisi ini diperparah dengan hilangnya insentif angkutan barang dan orang untuk sementara waktu sembari menunggu terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub). 

Organda berharap kendaraan angkutan berpelat nomor lokal Aceh Tengah mendapat perhatian khusus dalam aktivitas transportasi wilayah.

Lebih lanjut, Junaidi juga mengungkap adanya dugaan praktik penimbunan BBM di lapangan.

Modus yang digunakan adalah satu kendaraan melakukan pengisian secara berulang-ulang atau melangsir, yang dinilai menjadi salah satu pemicu utama antrean panjang.

Dugaan tersebut diperkuat oleh keterangan para pengelola SPBU yang hadir. Pengelola SPBU Lemah Kampung Kemili, Dede, mengakui adanya kendaraan jenis dump truk yang membawa jerigen dan melakukan antrean bolak-balik sehingga mengacaukan kelancaran distribusi.

Sementara itu, Herman selaku pengelola SPBU Jalan Lintang mengeluhkan tingginya harga Dexlite serta pasokan Delivery Order (DO) dari Pertamina yang tidak sesuai pengajuan. 

Dari kapasitas 16 ton yang diusulkan, Pertamina hanya mengirimkan sebanyak 8 ton. 

Di sisi lain, Pengelola SPBU Tansaril, Fatmawati, menyebutkan terjadinya pengurangan kuota BBM secara umum. 

Ia mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan pendataan riil jumlah kendaraan di Aceh Tengah serta membuat pengelompokan lokasi pengisian khusus bagi kendaraan angkutan barang dan orang.

Menanggapi laporan tersebut, Bupati Aceh Tengah Drs. Haili Yoga, M.Si menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen hadir untuk melayani masyarakat dan mencari solusi konkret atas sumbatan distribusi BBM ini. 

Untuk mengurai antrean, pemerintah akan merumuskan regulasi khusus di SPBU, termasuk opsi pengaturan waktu operasional pada malam hari khusus bagi kendaraan truk dengan pengawasan ketat aparat keamanan demi mencegah penyalahgunaan.

Haili Yoga mengingatkan bahwa kelangkaan komoditas sensitif seperti BBM sangat rentan menimbulkan praduga buruk di tengah masyarakat. 

Oleh karena itu, keterbukaan informasi dan pengawasan kolektif mutlak diperlukan. Sebagai langkah jangka pendek, Pemkab Aceh Tengah akan segera menyurati Pertamina untuk mengusulkan penambahan kuota BBM berdasarkan basis data kebutuhan ril di lapangan.

Sebagai aksi nyata, pada Senin (18/5/2026), Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama Dinas Perhubungan dijadwalkan turun langsung ke sejumlah SPBU untuk memantau kondisi teknis dan mengevaluasi hambatan pelayanan.

Bupati juga menginstruksikan Dinas Kominfo serta Bagian Humas Setdakab Aceh Tengah untuk melakukan pembaruan informasi secara seketika (real time) terkait ketersediaan stok BBM di masing-masing SPBU. 

Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian informasi yang akurat bagi masyarakat sekaligus menutup celah spekulasi. 

Pemkab Aceh Tengah mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta mengawasi jalur distribusi BBM agar praktik penimbunan yang merugikan publik dapat ditekan.(*)

Baca juga: Stok BBM di SPBU Lawe Desky Memadai, Masyarakat tak Perlu Cemas