TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Mahasiswa Paniai kota studi Manokwari Papua Barat serukan penolakan terhadap wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Paniai Provinsi Papua Tengah.

Seruan penokan disampaikan dalam mimbar bebas di Jl Gunung Salju Kelurahan Amban Mankwari, Senin (19/5/2026).

Koordinator aksi, Mehu Kadepa, menilai pembentukan DOB akan berdampak buruk bagi masyarakat adat dan lingkungan hidup.

“Ini akan berdampak pada pemusnahan sumber daya alam (SDA) dan juga sumber daya manusia (SDM),” ujarnya.

Ia menambahkan, aksi mimbar bebas diisi dengan orasi ilmiah, pembacaan puisi, cerpen, hingga diskusi terbuka mengenai dampak pemekaran wilayah.

Senior mahasiswa Paniai, Theofilus Yogi, menyebut sejumlah wilayah yang direncanakan masuk dalam skema pemekaran, antara lain Kabupaten Moni Jaya atau Delema Jaya, serta Paniai Timur, Wedauma, dan Paniai Barat.

Namun, menurutnya, kondisi geografis dan jumlah penduduk di Delema Jaya belum layak untuk dimekarkan.

Baca juga: Mahasiswa Paniai Tolak Oknum yang Diduga Fasilitasi Aksi Penolakan DOB Moni

“Penduduk di sana hanya terdiri dari dua distrik, sehingga menurut kami tidak layak untuk pembentukan DOB,” katanya.

Theofilus menilai dorongan pemekaran lebih banyak berasal dari kelompok elit dengan kepentingan politik.

Ia juga menyinggung trauma masyarakat akibat konflik dan kekerasan di masa lalu yang diperparah oleh kepentingan elit lokal.

Karena itu, Solidaritas Mahasiswa Paniai terus melakukan aksi penolakan sejak 2024, berlanjut pada Januari 2026, dan kini kembali digelar dalam aksi jilid tiga.

Menurutnya, aksi jilid tiga tidak hanya dilakukan di Manokwari, tetapi juga serentak di Nabire, Sorong, Jayapura, dan Solo dengan agenda yang sama.

Mahasiswa berharap Pemerintah Kabupaten Paniai, DPRK, serta tim pansus membuka ruang dialog.

“Kami berharap Bupati, DPRK, dan tim pansus membuka ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, apabila tuntutan tidak direspons, Solidaritas Mahasiswa Paniai berencana menggelar aksi lebih besar berupa mogok sipil di Nabire pada Juni mendatang.