TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana menyiapkan rencana pengendalian banjir di Kota Semarang dengan pelebaran Sungai Plumbon dari 10 meter menjadi 25 meter.
Untuk mendukung proyek tersebut, 226 bidang lahan akan dibebaskan dengan estimasi anggaran mencapai Rp171 miliar.
Kepala BBWS Pemali-Juana, Sudarto mengatakan, proyek pengendalian banjir dilakukan setelah kawasan tersebut berulang kali dilanda banjir.
Baca juga: Sungai Plumbon Semarang Jebol, Pemprov Jateng Siapkan Penanganan Darurat Hingga Jangka Panjang
• Kronologi Kecelakaan Bus Rombongan Pelajar SMPN 2 Brangsong Kendal di Tol Cipali, Kernet Tewas
"Ini sudah kejadian yang ketujuh," kata Sudarto seusai Rapat Terbatas Penanganan Darurat Banjir Kota Semarang bersama pemerintah daerah dan instansi terkait di Jalan Irigasi Utara, Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, kondisi Kali Plumbon saat ini sudah tidak lagi mampu menampung debit air akibat perubahan kondisi kawasan hulu dan sedimentasi.
Sehingga pihaknya menilai, normalisasi sungai tidak cukup untuk mengatasi banjir yang terus berulang di kawasan tersebut.
"Jadi tidak cukup normalisasi, tapi harus dilebarkan," kata Sudarto.
Dia menjelaskan, lebar Sungai Plumbon saat ini rata-rata hanya sekira 10 meter dan akan diperluas menjadi 25 meter.
Program pengendalian banjir itu direncanakan dilakukan di sepanjang aliran Sungai Plumbon dengan panjang sekira 22 kilometer.
“Titik pembebasan di sepanjang sungai," kata Sudarto.
Sudarto mengungkapkan, proses pembebasan lahan sebenarnya sudah dimulai sejak 2024. Dari total kebutuhan 318 bidang, 92 bidang telah dibebaskan.
"Jadi tinggal 226 bidang lagi," ujarnya.
Dia lebih jauh menyebutkan jika estimasi kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan tersebut mencapai Rp171 miliar berdasarkan hasil kajian tahun lalu.
Menurutnya, pihaknya saat ini sedang mengusulkan tambahan anggaran pembebasan lahan pada 2026 agar proyek pengendalian banjir bisa dilanjutkan ke tahap pembangunan permanen.
"Kalau bertahap di 2026 ini, kami usulkan lagi untuk pembebasan lahan," kata Sudarto.
Dia mengatakan, pembangunan nantinya dapat didanai melalui APBN maupun skema pinjaman (loan).
Sudarto menyebut pelebaran sungai nantinya lebih banyak menyasar kawasan permukiman dibanding badan jalan.
• Honda Jateng X STERIL 2026 Meriahkan Weekend di Kota Semarang
Sementara itu, Kepala BNPB, Suharyanto meninjau tanggul jebol Sungai Plumbon, Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Selasa (19/5/2026).
Dalam tinjauannya, dia menyebut kondisi banjir di Semarang sudah surut, meski informasi yang beredar di media sosial pada Senin (18/5/2026) malam masih menunjukkan genangan cukup tinggi.
Dia mengatakan, peninjauan dilakukan sebagai tindaklanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar Pemerintah Pusat bergerak cepat dalam setiap penanganan bencana.
Dalam kesempatan itu, Suharyanto menyebut jumlah pengungsi saat ini sudah mulai berkurang dibandingkan saat banjir terjadi.
Meski demikian, pemerintah pusat dan daerah diminta tetap fokus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
"Tadi juga saya sempat tanya kepada Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng kondisi pengungsi sudah tidak banyak lagi, tidak ratusan atau tidak ribuan."
"Ada beberapa titik pengungsian, ada dapur umum. Tentu saja itu menjadi prioritas kami," katanya.
Dia menambahkan, pihaknya juga membuka kemungkinan penetapan status kedaruratan apabila hasil asesmen di lapangan menunjukkan kebutuhan tersebut.
Menurut Suharyanto, status darurat dibutuhkan agar dukungan pusat dapat diberikan lebih baik.
"Sekali lagi status kedaruratan bukan berarti pemerintah daerah tidak punya kemampuan untuk mengatasi."
"Itu adalah sekadar untuk pusat melalui BNPB bisa memberikan bantuan secara maksimal," ujarnya.
Selain penanganan darurat, lanjut dia, BNPB bersama Kementerian PU juga membahas penanganan jangka panjang, termasuk relokasi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir.
Salah satu opsi yang ditawarkan yakni pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak.
"Nah, solusinya memang dibangunkan hunian sementara. Pemerintah kota tinggal menentukan titiknya," kata Suharyanto. (*)
