BANJARMASINPOST.CO.ID - Kondisi Bus Rapid Transit (BRT) Banjarbakula yang vakum lama menunjukkan ada persoalan institutional sustainability atau keberlanjutan kelembagaan. Transportasi publik pada dasarnya bukan proyek jangka pendek, melainkan layanan publik yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang, tata kelola yang stabil, dan kepastian regulasi.

Penghentian sementara dengan alasan seperti pemeliharaan armada mengindikasikan bahwa aspek life-cycle costing (perencanaan biaya operasional dan perawatan kendaraan selama umur layanan) belum sepenuhnya matang.

Dalam praktik internasional, operator transportasi publik harus memiliki skema pendanaan yang jelas untuk operasi, subsidi, dan pemeliharaan, bukan hanya fokus pada pengadaan armada awal.

Secara teori, menurut literatur transportasi perkotaan, kegagalan sistem bus di banyak kota berkembang biasanya bukan karena masyarakat tidak mau naik angkutan umum, tetapi karena inkonsistensi layanan dan kelembagaan yang lemah. Perencanaan transportasi publik seharusnya mengikuti prinsip “service before expansion” memperkuat layanan yang ada terlebih dahulu sebelum ekspansi moda baru.

Dalam teori integrated urban transport planning oleh Vukan R. Vuchic, transportasi massal efektif bila dipandang sebagai satu ekosistem mobilitas, bukan kumpulan proyek terpisah. Banjarbakula saat ini terlihat masih berada pada fase “program oriented”, belum sepenuhnya “system oriented”.

Baca juga: Sekolah Buka Posko Informasi SPMB 2026, SMAN 2 Banjarmasin Kembali Buka Jalur KKO

Penambahan moda seperti BTS atau mikrotrans listrik akan menjadi tepat apabila menjadi solusi first-mile/last-mile, yakni penghubung dari permukiman menuju koridor utama BRT/BTS. Kalau moda tersebut hadir tetapi tidak terhubung secara jelas dengan koridor utama, maka ia berpotensi menjadi kompetitor internal, bukan pelengkap.

Mengenai kesiapan terhadap masyarakat,  di Banjarmasin-Banjarbaru sebenarnya cukup potensial, tetapi belum sepenuhnya siap secara perilaku. Hal ini karena dipengaruhi oleh kepastian waktu, kemudahan akses, dan tentunya terjaminnya kenyamanan dan keamanan. Penelitian global menunjukkan masyarakat akan beralih dari kendaraan pribadi jika transportasi publik menawarkan competitive travel time dan layanan yang dapat diprediksi.

Dalam ilmu transportasi ada istilah : People do not hate public transport, they hate unreliable transport.

Ada empat prinsip penting agar transportasi publik tidak jadi proyek atau pemborosan anggaran. Pertama, kelembagaan tunggal atau otoritas transportasi metropolitan; kedua, subsidi berbasis layanan (service-based subsidy); ketiga, trayek harus berdasarkan data demand bukan asumsi; keempat, integrasi tarif dan rute satu kartu, satu aplikasi, satu sistem informasi perjalanan.

Perlu kepastian kelembagaan & regulasi, keberlanjutan subsidi operasional, restrukturisasi jaringan layanan, perbaikan reliabilitas armada terutama skedul dan konsistensi, serta edukasi dan insentif masyarakat untuk menuju sistem transportasi metropolitan yang matang.

(banjarmasinpost.co.id/rifki soelaiman)