TRIBUNTRENDS.COM - Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya buka suara mengenai berbagai persoalan yang membayangi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di hadapan sidang rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5/2026), Prabowo secara terbuka mengakui bahwa program unggulan pemerintahannya itu belum berjalan sempurna dan masih menyisakan banyak persoalan di lapangan.
Pengakuan tersebut muncul di tengah derasnya kritik publik terhadap pelaksanaan MBG, mulai dari kualitas makanan, pengawasan dapur, distribusi, hingga dugaan pelanggaran dalam pengelolaannya.
Namun di balik sorotan itu, Prabowo menegaskan pemerintah tidak tinggal diam.
“Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan,” kata Prabowo dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Baca juga: Prabowo Kuliti Mental Elite yang Bikin Bangsa Jadi Lemah: Masa Takut Dollar, Takut BBM?
Sebagai bentuk penertiban, Prabowo mengungkapkan pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan menutup ribuan dapur MBG yang dinilai bermasalah atau tidak memenuhi standar pelaksanaan.
“Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur,” ungkap Kepala Negara.
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai melakukan evaluasi besar-besaran terhadap jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjadi tulang punggung distribusi makanan bergizi gratis ke masyarakat.
Langkah penutupan tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan program yang menyasar jutaan masyarakat itu tidak dijalankan secara asal-asalan.
Dalam pidatonya, Prabowo juga meminta seluruh pihak ikut mengawasi pelaksanaan MBG, termasuk anggota DPR hingga pemerintah daerah. Ia menegaskan pengawasan publik sangat penting agar program tersebut tidak disalahgunakan.
“Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota dewan DPR, Bupati di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai laporkan segera, akan segera kita tindak,” tegas Prabowo.
Ajakan itu sekaligus menjadi bentuk keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan laporan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
Baca juga: Punggung Satpam MBG Dibacok dan Ditembak Begal, Peluru Belum Diangkat Gegara Tak Mampu Bayar Operasi
Prabowo menekankan bahwa program MBG bukan sekadar proyek biasa, melainkan bagian dari amanat konstitusi yang harus dijalankan negara demi kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, program tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 yang mengatur tentang kesejahteraan sosial dan tanggung jawab negara terhadap rakyat kecil.
Karena itu, ia meminta agar program tersebut dijalankan dengan benar dan tidak dijadikan ladang penyimpangan.
Meski mengakui masih banyak kekurangan, Prabowo mengeklaim program MBG saat ini telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat setiap harinya.
“Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868.000 ibu hamil menerima MBG setiap hari,” lanjutnya.
Secara total, pemerintah menyebut ada sekitar 62,4 juta penerima manfaat yang kini menikmati program makan bergizi gratis tersebut setiap hari.
Tak hanya itu, pemerintah juga berencana memperluas cakupan penerima manfaat hingga menyasar kelompok lanjut usia yang hidup sendirian.
“Kita juga akan memberi MBG ke 500.000 lansia yang hidup sendiri, yang hidup sebatang kara dan yang membutuhkan makan bergizi,” tandasnya.
***
(TribunTrends/kompas)
