TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat menerima aspirasi dari Perkumpulan Asosiasi Lokal-Kontraktor Orang Asli Papua (PAL-KOAP) Papua Barat.

Aspirasi tersebut disampaikan usai sidang paripurna di Aston Niu Hotel, Manokwari, Selasa (19/5/2026) malam.

Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, bersama Wakil Ketua I Petrus Makbon, Wakil Ketua II Samsudin Seknun, Wakil Ketua III Frids Bernard Indow, serta sejumlah anggota DPR hadir langsung menerima perwakilan PAL-KOAP.

Ketua PAL-KOAP Papua Barat, Alex Wonggor, menyampaikan bahwa pihaknya menyoroti dugaan dominasi pokok pikiran (pokir) DPR pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga ruang bagi kontraktor Orang Asli Papua (OAP) menjadi terbatas.

Tiga OPD yang disebut adalah Bidang Bina Marga Dinas PUPR, Balai Cipta Karya , serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Menurut Alex, pada Dinas PUPR (Bina Marga) terdapat paket pekerjaan senilai Rp15 miliar, namun PAL-KOAP hanya memperoleh sekitar Rp2 miliar.

Baca juga: Ketua DPR Papua Barat di Raker I PALKOAP: Sudah Saatnya Anak Papua Mengakses Proyek Rp2,5 Miliar

Sementara di Dinas Hortikultura, dari total anggaran Rp12 miliar, kontraktor OAP hanya mendapatkan Rp500 juta.

 “Data dari Dinas Hortikultura sudah kami serahkan langsung ke DPR untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Alex menambahkan, saat ini PAL-KOAP menaungi 129 kelompok dengan sekitar 3.581 kontraktor OAP.

Ia berharap DPR dan pemerintah daerah memberi ruang lebih besar bagi kontraktor OAP dalam proyek pembangunan.

“Kalau memang semua pokir DPR, minimal satu atau dua paket bisa diberikan kepada PAL-KOAP supaya kontraktor OAP juga dapat bekerja,” katanya.

Ia juga menyoroti penurunan drastis alokasi pekerjaan bagi kontraktor OAP dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Di PUPR tahun ini kami hanya dapat sekitar Rp3,5 miliar, sedangkan tahun sebelumnya bisa mencapai Rp35 miliar sampai Rp40 miliar,” ungkapnya.

Baca juga: Alex Wonggor: Aslok Kontraktor OAP Papua Barat Siap Jadi Mitra Strategis Pemprov

PAL-KOAP berencana terus mengumpulkan data terkait program pokir di sejumlah OPD untuk diserahkan kembali kepada DPR Papua Barat.

Mereka juga meminta agar dalam perubahan anggaran tahun berjalan, pemerintah daerah dapat mengalokasikan pekerjaan lebih besar bagi kontraktor OAP.

“Kami berharap dalam perubahan anggaran nanti bisa diberikan sekitar Rp100 miliar,” kata Alex.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.

“Saya akan menerima seluruh aspirasi dan data yang diserahkan, kemudian akan dicek satu per satu mana yang benar-benar pokir DPR dan mana yang bukan,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPR Papua Barat akan memanggil OPD terkait untuk melakukan klarifikasi.

“Kalau memang itu bukan pokir DPR, berarti silakan kontraktor OAP bekerja di sana,” tegasnya.