TRIBUNPAPUABARAT.COM - Film dokumenter bertajuk Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menjadi sorotan karena mengangkat isu sensitif soal proyek pembangunan di Papua Selatan.

Bercerita tentang Suku Adat yang Tergusur

Film dokumenter karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale ini mengangkat isu deforestasi, perusakan lingkungan, hak ulayat, hingga militerisasi di Papua Selatan.

Film ini menyoroti proyek pembukaan hutan seluas 2,5 juta hektare di Kabupaten Merauke, Boven Digoel, dan Kabupaten Mappi.

Dalam dokumenter ini memvisualkan hutan-hutan dibuka untuk bioetanol dan ketahanan pangan dalam skala besar. 

Masyarakat lokal merasa tersingkir dari tanah leluhur mereka sendiri. 

Pada film ini, narasi yang dibangun menyebut situasi tersebut sebagai bentuk “kolonialisme modern” atas Papua. 

Film juga menyoroti dugaan militerisasi dalam pengamanan proyek-proyek investasi di kawasan tersebut. 

Salah satu simbol penting dalam film adalah pemasangan “salib merah” oleh warga adat sebagai bentuk penolakan terhadap perusahaan penguasaan lahan.

Baca juga: Parlemen Jalanan Ajak Warga Bijak Memaknai Film "Pesta Babi" untuk Harmoni Papua Barat

Makna Judul 'Pesta Babi'

Judul “Pesta Babi” diambil dari tradisi budaya masyarakat Muyu bernama Awon Atatbon, sebuah ritual adat besar yang melibatkan babi sebagai simbol sosial dan budaya. 

Tradisi ini bergantung pada keberlangsungan hutan dan alam Papua. 

Karena itu, film memakai istilah “Pesta Babi” sebagai metafora bahwa kerusakan hutan juga mengancam identitas budaya masyarakat adat.

Dibuat Lebih dari 4 Tahun

Dandhy, dia menyebut butuh waktu empat tahun hanya untuk sekedar melakukan perekaman video.

Sementara, data penunjang lainnya seperti hasil riset dikumpulkan lebih lama lagi.

"Kami mengerjakannya intensif dua tahun terakhir. Tapi ngumpulin gambar 3-4 tahun terakhir. Bahkan risetnya lebih lama lagi, Bang Cypri Dale sudah lama juga meneliti di Papua."

"Jadi bahan-bahan beliau adalah gagasan awal untuk melihat risetnya dan juga pendekatan dengan masyarakat yang kami syuting," katanya yang berstatus sebagai produser dalam film ini, dikutip dari program Saksi Kata di YouTube Tribun Pekanbaru, Jumat (15/5/2026).

Pembubaran Nobar 'Pesta Babi'

Nobar film Pesta Babi di kawasan Benteng Oranje, Kota Ternate, Maluku Utara, sempat dibubarkan aparat TNI pada Jumat (8/5/2026) malam.

Sejumlah anggota Babinsa dan intelijen TNI mendatangi lokasi kegiatan sambil mendokumentasikan seluruh aktivitas persiapan nobar.

Sekitar pukul 21.00 WIT, aparat TNI dari Kodim 1501/Ternate kembali mendatangi lokasi dan meminta panitia menghentikan kegiatan pemutaran film.

Meski demikian, panitia tetap berupaya melanjutkan agenda yang telah direncanakan.

Film dokumenter itu akhirnya diputar sekitar pukul 21.30 WIT dan dihadiri jurnalis, aktivis lingkungan, anggota AJI Ternate, serta SIEJ.

Tidak lama setelah pemutaran berlangsung, Dandim 1501 Ternate, Jani Setiadi bersama sejumlah personel TNI kembali mendatangi lokasi dan meminta pemutaran dihentikan.

Tak Ada Larangan dari Pemerintah

Dikutip dari Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah tetap menghormati kebebasan berekspresi dan berkesenian.

“Pemerintah menghormati kebebasan berkreasi bagi para seniman dan menghormati kebebasan berekspresi menyatakan pendapat dan pikiran seperti yang dituangkan dalam film itu,” kata Yusril di Surabaya, Selasa (19/5/2026).

Ia mengatakan pemerintah akan menjadikan kritik dalam film tersebut sebagai bahan evaluasi. 

Namun, ia meminta pembuat film terbuka menjelaskan makna istilah “Pesta Babi” agar tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat.

Dalam statemnennya, Yusril juga membantah Indonesia menjajah Papua seperti narasi yang digaungkan dalam film tersebut. (*)