TRIBUNGORONTALO.COM – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penyusunan, sinkronisasi, dan penyelarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran (TA) 2027.
Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Komisi III, Rabu (20/5/2026) sore.
Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Boalemo, Ketua Komisi III, Wakil Ketua Komisi III, empat anggota Komisi III, Asisten III Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo, serta Sekretaris Bappeda Kabupaten Boalemo. Jalannya rakor dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Boalemo.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi III Muhammad Amin menyoroti persoalan efektivitas dan efisiensi anggaran.
Ia menegaskan pentingnya memastikan setiap program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo berjalan dengan lancar.
"Saat ini kami akan fokus dan lebih aktif melaksanakan fungsi pengawasan di lembaga legislatif," ujar Amin.
Amin menambahkan bahwa pihaknya akan mengawal hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) agar bersesuaian dengan anggaran yang tersedia.
Selain itu, pemerataan pembangunan juga menjadi fokus utama dalam koordinasi tersebut.
Sementara itu, Asisten III Setda Boalemo Haris Pilomonu memaparkan arah kebijakan dan beberapa program prioritas pemerintah daerah untuk tahun 2027.
Menurutnya, keselarasan perencanaan ini disusun untuk mewujudkan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan Pemkab Boalemo.
"Dalam penyusunan kebijakan undang-undang, program kegiatan dan subkegiatan tahun 2027 ini dilaksanakan dengan memperhatikan pembaruan dokumen RPJMD serta RKPD Provinsi Gorontalo agar jalannya pemerintahan daerah selaras dan lancar," ungkap Haris.
Haris berharap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Boalemo tahun 2027 mampu menjadi instrumen yang responsif dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi.
"Hal ini guna mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan," tambahnya.
Baca juga: Main Game dan Merokok Saat Rapat DPRD, Achmad Syahri Disanksi Keras Gerindra
Menurut Haris, terdapat enam poin utama yang menjadi arah kebijakan pemerintah daerah pada tahun 2027:
• Inovasi dan digitalisasi.
• Inisiasi, inovasi, dan digitalisasi layanan massal (pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dll).
• Percepatan pembangunan konektivitas antarwilayah.
• Pemerataan pembangunan infrastruktur daerah (jalan, air bersih, drainase, dan listrik).
• Pemanfaatan sektor unggulan daerah (pertanian, kelautan, dan pariwisata).
• Percepatan Pembangunan Pelabuhan Tilamuta.
Selain arah kebijakan tersebut, terdapat tujuh program kegiatan bupati yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 dan 2026 yang akan tetap dilanjutkan pada tahun 2027 sebagai kesinambungan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati.
"Program tersebut meliputi pendidikan berkualitas, kesehatan berkualitas, tata kelola pemerintahan yang baik, produktivitas dan daya saing ekonomi pertanian, produktivitas dan daya saing ekonomi kemaritiman, produktivitas dan daya saing ekonomi kepariwisataan, serta penguatan ekonomi masyarakat miskin prasejahtera," tutup Haris. (***)
