TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto menilai kondisi ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir belum berjalan sebagaimana mestinya.
Dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) APBN 2027, Rabu (20/5/2026), Prabowo menyinggung rendahnya rasio penerimaan negara Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Prabowo, rasio penerimaan negara Indonesia menjadi salah satu yang terendah dibanding negara-negara G20 maupun sejumlah negara ASEAN.
Ia membandingkan pendapatan negara Indonesia yang hanya berada di kisaran 11-12 persen dari PDB dengan negara lain seperti Meksiko 25 persen, India 20 persen, Filipina 21 persen, hingga Kamboja 15 persen.
Padahal, kata Prabowo, Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar dan seharusnya mampu menghasilkan pendapatan negara lebih tinggi.
Ia mempertanyakan mengapa Indonesia masih tertinggal dibanding Malaysia maupun Filipina dalam pengelolaan ekonomi.
Prabowo juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di angka 5 persen selama tujuh tahun terakhir.
Menurutnya, jika pertumbuhan tersebut diakumulasi, seharusnya kondisi ekonomi nasional meningkat hingga sekitar 35 persen dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Namun data yang diterimanya justru menunjukkan jumlah masyarakat miskin mengalami kenaikan sekitar 3 persen, sementara jumlah kelas menengah turun dari 22 persen menjadi 17 persen.
Prabowo mengaku sangat terpukul setelah menerima data tersebut beberapa minggu usai dilantik menjadi Presiden.
Ia menilai ada yang tidak berjalan benar dalam sistem ekonomi Indonesia karena pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Sekarang pun kita masih di bawah Malaysia, apa yang sebabkan kita tidak mampu, bedanya apa kita sama orang Malaysia, orang Kamboja, bedanya apa kita sama orang Filipina," sambung Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu juga membeberkan kalau pertumbuhan ekonomi RI sejatinya selalu tumbuh di angka 5 persen setiap tahunnya.
Dia menyebut, pertumbuhan ekonomi 5 persen itu selalu konsisten terjadi di 7 tahun belakangan ini, yang dimana jika dirata-rata harusnya ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 35 persen.
"Saudara-saudara sekalian, pertumbuhan kita dalam 7 tahun terakhir memang baik, 5 persen setiap tahun, selama 7 tahun, kali 5 persen pertumbuhan kita 35 persen, seharusnya kita tambah kaya 35 persen," beber Prabowo.
Namun faktanya yang terjadi justru ironi, sebab berdasarkan data yang diterima Prabowo, jumlah masyarakat miskin di Indonesia justru meningkat 3 persen dan masyarakat kelas menengah turun dari 22 persen ke 17 persen.
Prabowo bahkan mengaku terasa terpukul saat mengetahui angka tersebut disampaikan kepada dirinya. "Saya merasa setelah saya terima data-data ini, beberapa minggu setelah saya jadi Presiden, saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya."
Pernyataan Prabowo soal kenaikan angka kemiskinan pun memunculkan pertanyaan karena berbeda dengan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).
BPS selama ini mencatat tren penurunan angka kemiskinan nasional dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data September 2025, jumlah penduduk miskin tercatat 23,36 juta orang atau 8,25 persen, turun dibanding Maret 2025 yang mencapai 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen.
BPS sendiri merilis data kemiskinan nasional dua kali dalam setahun, yakni pada periode Maret dan September.
Berikut rekapitulasi data jumlah masyarakat miskin nasional berdasarkan data BPS:
Maret 2021: 27,54 juta orang (10,14 persen)
September 2021: 26,50 juta orang (9,71 persen )
Maret 2022: 26,16 juta orang (9,54 % )
September 2022: 26,36 juta orang (9,57 % )
Maret 2023: 25,90 juta orang (9,36 % )
September 2023: 25,90 juta orang (9,36 % )
Maret 2024: 25,22 juta orang (9,03 % )
September 2024: 24,06 juta orang (8,57 % )
Maret 2025: 23,85 juta orang (8,47 % )
September 2025: 23,36 juta orang (8,25 % )
Prabowo mengatakan, Indonesia harus segera memperbaiki sistem perekonomian tersebut agar upaya untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju bisa terwujud.
"Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat. Saudara-saudara, jawaban harus ilmiah, jawaban harus matematis, dan menurut saya jawabannya adalah bahwa kemungkinan besar. Bukan kemungkinan, saya yakin. Sistem perekonomian yang kita jalankan berada pada trajektori yang tidak tepat," tegas Prabowo.
Salah satu upayanya, kata Prabowo, seluruh pihak tidak boleh selalu merasa takut dengan beragam hal dan kemungkinan.
Dia menegaskan, jika Indonesia selalu menjadi negara yang takut, Indonesia bisa gagal meraih predikat negara yang makmur di kemudahan hari.
"Fakta kalau kita teruskan yang seperti ini, kalau kita teruskan sistem seperti ini untuk sekian tahun lagi, saya yakin bahwa tidak mungkin kita jadi bangsa yang makmur. Tidak mungkin kita jadi, tanpa kemakmuran kita tidak mungkin bisa menjaga kedaulatan kita," tandas Prabowo. (*/tribunmedan.com)
