Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ternyata telah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia.

BUMN tersebut disiapkan untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis nasional, mulai dari kelapa sawit hingga batu bara.

Sebelumnya, Prabowo mengumumkan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam.

Dalam aturan itu, ekspor komoditas sumber daya alam nantinya akan dilakukan melalui BUMN sebagai pengekspor tunggal.

Baca juga: Presiden Prabowo Senggol Gaji ASN dan Guru, Pengamat Singgung PPPK dan Honorer Perlu Diperhatikan

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi menilai kebijakan itu diperlukan agar ekspor Indonesia lebih terfokus dan terkonsolidasi.

“Memang ekspor kita itu perlu dikonsolidasikan, terutama yang kaitannya dengan BUMN. Karena pasar ekspor itu membutuhkan fokus,” kata Acuviarta, kepada TribunJabar.id, Rabu (20/5/2026). 

Menurutnya, rantai pasok hingga strategi penetrasi pasar internasional akan lebih efektif apabila dikelola secara terpusat.

Ia menyebut pembentukan Danantara dapat menjadi institusi khusus yang mendorong sektor ekspor nasional.

“Kalau kita mendorong sisi ekspor melalui pembentukan unit, lembaga ataupun struktur baru untuk mendorong ekspor, saya kira itu sangat bagus,” ujarnya.

Acuviarta mengatakan, selama ini strategi ekspor masih berjalan sendiri-sendiri di masing-masing perusahaan sehingga dinamikanya sangat sektoral.

Padahal, menurut dia, konsolidasi penting agar berbagai komoditas Indonesia dapat lebih mudah menembus pasar internasional.

“Kalau mengandalkan strategi ekspor masing-masing perusahaan, dinamikanya sangat sektoral. Sedangkan kalau dikonsolidasikan untuk mendukung penetrasi pasar ekspor secara fokus, itu sangat bagus,” katanya.

Ia kemudian mencontohkan model perdagangan di China.

Menurutnya, di Negeri Tirai Bambu, banyak pelaku usaha hanya fokus memproduksi barang, sementara urusan pemasaran dan perdagangan internasional ditangani lembaga khusus.

“Di China itu sektor produksi fokus kepada produksi. Lalu ada lembaga khusus yang menjual produk-produk produksi dalam negeri Tiongkok ke berbagai penjuru dunia,” jelasnya.

Acuviarta menilai model seperti itu sangat membantu pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan modal, kemampuan bahasa asing, hingga pemahaman perdagangan internasional.

Baca juga: Si Mayor, Sapi Kurban Presiden Prabowo akan Disembelih di Gununghalu Bandung Barat

“UMKM itu dananya terbatas, kemampuan bahasa Inggrisnya terbatas, pengetahuannya terhadap perdagangan internasional juga terbatas. Jadi kalau didorong ekspor sendiri tentu susah,” ujarnya.

Ia menambahkan, konsep serupa juga relevan diterapkan pada komoditas sumber daya alam Indonesia.

Menurut dia, Indonesia selama ini belum memiliki lembaga kuat yang mampu mengendalikan harga maupun pasokan komoditas strategis seperti CPO, batu bara, besi hingga timah.

Padahal, Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar dunia untuk sejumlah komoditas tersebut.

“Kita sebagai produsen batu bara terbesar, produsen timah terbesar, produsen CPO terbesar, tapi kita enggak punya kendali terkait harga dan pasokan. Akhirnya harga lebih banyak ditentukan pembeli,” katanya.

Acuviarta menambahkan, organisasi negara-negara pengekspor minyak dunia atau OPEC yang dinilai mampu menjaga kepentingan negara produsen minyak.

“Negara-negara Arab di bawah OPEC mampu mengatur harga sehingga menguntungkan negara produsen,” pungkasnya. (*)