BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mulai memperkuat antisipasi potensi sengketa hukum pada pelaksanaan pemilu mendatang dengan menggandeng Kejaksaan Negeri HST, Kamis (21/05/2026).

Kerja sama tersebut ditandai penandatanganan nota kesepahaman di Kantor Kejaksaan Negeri HST di Barabai, terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Anggota Komisioner KPU HST Bidang Perencanaan Data dan Informasi, Dr. Murjani, menilai kerja sama tersebut menjadi langkah awal memperkuat sistem data kepemiluan agar lebih valid dan akuntabel.

Menurutnya, penguatan data dan pendampingan hukum menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

“Penandatanganan kerja sama jangka panjang ini menjadi fondasi awal yang kokoh bagi kami dalam menyusun perencanaan data dan informasi kepemiluan yang valid, aman, serta akuntabel,” ujarnya.

Baca juga: Penipuan Modus Catut Nama Kapolres Kembali Muncul, Polres Tapin Minta Warga Konfirmasi ke Humas

Ia menambahkan, potensi persoalan hukum dalam tahapan pemilu cukup besar sehingga diperlukan penguatan kapasitas dan pendampingan sejak dini agar seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri HST, Aditya Rakatama, mengatakan pihaknya siap memberikan pendampingan, advokasi hingga perlindungan aset apabila KPU menghadapi gugatan keperdataan.

Menurutnya, ruang lingkup kerja sama juga mencakup pertukaran data dan pengawalan pengadaan barang dan jasa di internal penyelenggara pemilu.

“Melalui Jaksa Pengacara Negara, kami siap melakukan pendampingan, advokasi hingga perlindungan aset jika teman-teman di KPU menghadapi gugatan sengketa keperdataan,” katanya.

Ia menambahkan, sinergi tersebut dilakukan agar pelaksanaan tugas kedua lembaga dapat berjalan beriringan dalam melakukan mitigasi risiko pelaksanaan pemilu ke depan. (Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus sene)