SURYA.co.id, JOMBANG - Aktivitas eskavator yang diduga ilegal di kawasan Alas Gedangan, Desa Kedunglumpang, Mojoagung, Jombang, mendapat sorotan Perum Perhutani KPH Jombang.
Alat berat tersebut disebut warga digunakan untuk membuka akses jalan menuju petak 24 hutan tanaman tebu sejak awal pekan.
"Sudah berjalan sejak Senin lalu. Bahkan, setiap pesanggem diminta membayar Rp1 juta per hektare," ucap seorang narasumber di lokasi yang enggan disebutkan namanya saat dikonfirmasi SURYA.co.id, pada Kamis (21/5/2026).
Sumber tersebut menduga penggunaan eksavator dilakukan tanpa sepengetahuan pihak Perhutani.
Alat berat itu disebut milik seorang pengusaha dan diduga digunakan untuk membuka akses di area lahan garapan tebu.
Menanggapi informasi tersebut, Administratur KPH Perhutani Jombang, Enny Handhayany Yanto Saputro, mengaku awalnya belum mengetahui adanya aktivitas alat berat di kawasan Alas Gedangan.
Baca juga: Perhutani dan Kejari Banyuwangi Kerja Sama Penanganan Hukum Pengelolaan Hutan
Setelah melakukan koordinasi internal, pihaknya memperoleh laporan bahwa penggunaan eksavator diklaim atas permintaan masyarakat penggarap lahan tebu di wilayah tersebut.
"Menurut pemilik eksavator, kegiatan itu merupakan permintaan masyarakat yang memiliki lahan tebu di petak 24. Kawasan itu termasuk indikatif KHDPK yang saat ini berada di bawah pengawasan Cabang Dinas Kehutanan Nganjuk," kata Enny.
Ia menjelaskan, apabila kegiatan tersebut memang berkaitan dengan petani tebu, maka Perhutani tidak memiliki kewenangan langsung karena para penggarap tidak terikat kerja sama dengan Perhutani.
"Petani tebu tidak memiliki keterikatan apa pun dengan Perhutani," ungkapnya.
Meski demikian, Enny menegaskan pihaknya tidak menemukan adanya aktivitas penebangan kayu di lokasi tersebut.
Ia juga menyebut pembuatan akses jalan di kawasan hutan seharusnya tidak menggunakan alat berat.
"Kalau untuk kayu, kami tidak memiliki kegiatan penebangan di daerah tersebut. Jika ada pembuatan jalan, seharusnya diupayakan tanpa menggunakan eksavator," tuturnya.
Komunikasi dengan Pemilik Alat Berat
Sebagai tindak lanjut, jajaran KPH Perhutani Jombang melalui Wakil Administratur, Asper Gedangan, dan Komandan Regu telah melakukan komunikasi dengan pemilik alat berat.
Hasil koordinasi tersebut menyebutkan pemilik eksavator bersikap kooperatif dan bersedia menghentikan kegiatan serta menarik alat berat dari lokasi.
"Yang bersangkutan kooperatif dan berjanji mengeluarkan eksavator pada Jumat pagi serta menghentikan kegiatan, termasuk terkait dugaan permintaan uang Rp 1 juta kepada petani yang berada di luar sepengetahuan dan tanggung jawab Perhutani," pungkasnya.
