TRIBUNPEKANBARU.COM - Anggota Komisi I DPRD Riau, Andi Darma Taufik, meminta Pemerintah Provinsi Riau mengevaluasi pelaksanaan program Work From Home (WFH) bagi ASN yang telah berjalan sekitar satu bulan terakhir.

Menurut Andi, kebijakan WFH tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan saat ini telah diterapkan di lingkungan Pemprov Riau.

"WFH ini kan sudah jalan, kebijakan dari Mendagri dan Pemprov Riau sudah menjalankan kurang lebih satu bulan," ujar Andi, Kamis (21/5/2026).

Ia menilai pemerintah perlu menghitung secara rinci apakah kebijakan tersebut memberikan dampak efisiensi terhadap pengeluaran daerah, terutama pada biaya operasional kantor seperti listrik hingga konsumsi makan dan minum.

"Tentu harus dilihat apa ada efisiensi dari keuangan untuk bayar listrik dan sebagainya. Bayar makan minum tentu juga akan berpengaruh,"ujarnya.

Andi meminta hasil efisiensi anggaran dari penerapan WFH tersebut dibuka secara transparan kepada publik.

Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui berapa besar penghematan yang diperoleh pemerintah daerah selama kebijakan itu diterapkan.

Baca juga: Pemko Pekanbaru Akan Gelar Razia dan Pasar Murah untuk Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok

Ia juga menyarankan agar anggaran hasil efisiensi tersebut dialihkan untuk mendukung sektor pendidikan, khususnya program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa di Provinsi Riau.

"Nah, kalau saran saya dialihkan ke dunia pendidikan, beasiswa untuk mahasiswa yang ada di Provinsi Riau. Kondisi ekonomi hari ini sangat dirasakan masyarakat. Kemarin juga mahasiswa sempat demo terkait beasiswa. Jadi ini bisa membantu peserta didik kita, baik tingkat SMA maupun kuliah agar tetap bisa melanjutkan pendidikan,"tegasnya.

(Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)