TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Sejumlah warga dan pelaku usaha di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, mendatangi Polsek Long Ikis pada 19 Mei 2026 untuk mengadukan dugaan pembayaran macet oleh kontraktor pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Para pelapor mengaku belum menerima pembayaran atas material bangunan maupun jasa yang telah mereka kerjakan untuk proyek dapur MBG di wilayah tersebut.
Kondisi tersebut menimbulkan keresahan karena sebagian pekerjaan telah selesai, namun pembayaran tidak kunjung dilakukan.
Kapolsek Long Ikis, IPTU Slamet Hafidin, membenarkan adanya pengaduan masyarakat terkait persoalan tersebut.
Baca juga: Kemenkeu Kembali Sunat Anggaran MBG, Purbaya: Jangan Nyalah-nyalahin MBG Lagi
"Benar, ada beberapa masyarakat datang ke Polsek Long Ikis mengadukan persoalan terkait pembangunan MBG. Mereka merasa belum menerima pembayaran. Ada pembangunan yang sudah selesai, tetapi pembayarannya dipertanyakan oleh mereka," tutur Slamet, Kamis (21/5/2026) di Paser, Kalimantan Timur.
Menurutnya, laporan tersebut masih berstatus pengaduan sehingga pihak kepolisian belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
Pihak kepolisian juga masih melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan mengambil keterangan terlebih dahulu.
"Upaya awal akan kami mediasi. Jika mediasi tidak menemukan solusi, maka pihak yang merasa dirugikan dipersilakan menempuh laporan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum," tambahnya.
Slamet menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
Sebelumnya, salah satu pemilik toko material, Maskur, mengaku mengalami kerugian cukup besar akibat belum dibayarnya pesanan material oleh kontraktor proyek dapur MBG, Makan Bergizi Gratis.
Ia menyebut terdapat dua kontraktor yang diduga menunggak pembayaran, bahkan salah satunya disebut sulit dihubungi dan diduga melarikan diri.
"Awalnya mereka berjanji akan membayar sejak bulan Ramadan, tetapi sampai sekarang belum ada pembayaran. Kami dari toko sebenarnya tidak mengetahui persoalan internal mereka, kami hanya menyediakan material sesuai pesanan," ungkap Maskur.
Baca juga: Dapur MBG di Sangasanga, Bupati Kukar Aulia Minta Bukan Sekadar Memberi Makanan tapi Bangun Ekonomi
Nilai tunggakan dari salah satu kontraktor diperkirakan mencapai Rp340 juta untuk pekerjaan yang disebut telah selesai 100 persen sekitar tiga bulan lalu.
Selain itu, terdapat tunggakan lain sekitar Rp23 juta dari kontraktor berbeda yang hingga kini belum menyelesaikan kewajibannya.
"Dampak dari tunggakan ini tidak hanya dirasakan oleh toko material, tetapi juga pekerja lain seperti pengangkut pasir dan batu gunung," ungkap Maskur.
"Banyak masyarakat kecil yang terdampak. Kami khawatir bukan hanya toko material, tetapi juga pekerja harian yang menggantungkan hidup dari proyek ini," ulasnya.
Baca juga: KPK: Triliunan Rupiah Anggaran MBG Mengendap di Yayasan dan Rekrutmen SPPG yang Tak Transparan
Meski demikian, masyarakat tetap mendukung program MBG yang digagas pemerintah. Mereka berharap pelaksanaannya tidak merugikan pelaku usaha kecil dan masyarakat lokal.
"Kami mendukung program MBG, tetapi jangan sampai masyarakat kecil dan pengusaha kecil justru terkena dampak karena pekerjaan selesai, tetapi pembayaran tidak dilakukan," pungkas Maskur. (*)
