TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Peringatan 28 tahun Reformasi 1998 di Alun-alun Purwokerto, Kamis (21/5/2026), diwarnai aksi mimbar bebas yang digelar Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banyumas Raya.

Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa menilai reformasi belum benar-benar tuntas karena berbagai kebijakan pemerintah saat ini dinilai semakin menjauh dari cita-cita perjuangan 1998.

Koordinator aksi, Nayla R, mengatakan peringatan reformasi seharusnya tidak hanya menjadi seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi terhadap kondisi demokrasi dan keberpihakan pemerintah kepada rakyat.

"Ketika tuntutan-tuntutan pada masa Orde Baru dulu sudah diperjuangkan, tetapi sampai hari ini belum terealisasi, artinya reformasi selama 28 tahun ini masih belum selesai, masih belum tuntas," ujar Nayla kepada Tribunbanyumas.com.

Mahasiswa membawa tema "28 Tahun Pasca Reformasi: Kegagalan Prabowo Menjaga Amanah Reformasi 1998".

Menurut Nayla, tema tersebut muncul karena massa aksi menilai sejumlah kebijakan pemerintah tidak melibatkan masyarakat dan justru memperluas ruang militer masuk ke ranah sipil.

Ia mencontohkan pengesahan RUU TNI yang sebelumnya menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat.

"RUU TNI disahkan tanpa keterlibatan masyarakat secara maksimal. 

Baca juga: Wisata Termurah di Purwokerto, Rustam Bawa Anak Istri ke Taman Maskemambang

Sekarang mulai terlihat militer masuk ke ranah-ranah sipil dan pemerintahan. 

Itu yang kami anggap mengaburkan batas sipil dan militer," katanya.

Selain menyoroti isu dwifungsi ABRI, massa aksi juga mengkritik kondisi demokrasi dan penegakan hukum yang dinilai semakin represif.

Mahasiswa menilai masih banyak tindakan pembungkaman terhadap suara kritis masyarakat.

"Polri selalu membawa slogan dekat dengan masyarakat dan demokrasi, tetapi faktanya masih ada represifitas, pembungkaman, dan tahanan politik yang meminta keadilan," ucap Nayla.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak tepat sasaran dan berpotensi menjadi celah korupsi.

Menurut Nayla, anggaran besar MBG justru dinilai mengurangi perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan dan kesehatan.

"Urgensi yang seharusnya dilihat pemerintah itu pendidikan dan kesehatan, tetapi malah dipangkas untuk program MBG," katanya.

Ia juga menolak apabila program MBG mulai masuk ke lingkungan kampus.

Menurutnya, kampus harus tetap menjadi ruang independen yang bebas dari kepentingan politik maupun program pemerintah yang dianggap bermasalah.

"Ketika MBG masuk ke kampus, itu menjadi bola panas. 

Kampus seharusnya menjaga independensi dan kebebasan akademik," ujarnya.

Aksi mimbar bebas berlangsung secara bergantian dengan penyampaian orasi dari mahasiswa dan masyarakat sipil di kawasan Alun-alun Purwokerto. 

Massa membawa poster kritik sosial serta tuntutan agar pemerintah kembali berpihak kepada kepentingan rakyat. (jti)