TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Komisi A DPRD DKI Jakarta menyoroti pentingnya akurasi proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Hal itu menjadi pembahasan dalam rapat kerja bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), wali kota, dan bupati di Ruang Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus tetap menjaga prinsip neraca berimbang antara pendapatan dan belanja daerah.
“Jadi, pengeluarannya berapa, pendapatannya juga harus berapa,” kata Mujiyono di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Menurut dia, penghitungan proyeksi keuangan daerah harus dilakukan secara cermat karena APBD menggunakan pendekatan cash flow.
Untuk itu, estimasi pendapatan tidak boleh meleset jauh dari realisasi.
Mujiyono menilai PAD dan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi komponen penting yang harus dihitung dengan tingkat akurasi tinggi.
“PAD jangan sampai meleset jauh. Dana perimbangan melalui DBH juga jangan meleset jauh,” jelas dia.
Ia menambahkan, ketepatan proyeksi pendapatan akan berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan program pemerintah daerah.
Sebab, seluruh program dalam RKPD membutuhkan kepastian ruang fiskal agar dapat berjalan optimal.
Selain itu, Komisi A DPRD DKI Jakarta juga menyoroti pentingnya komunikasi intensif dengan pemerintah pusat terkait penyaluran DBH.
Menurut Mujiyono, langkah tersebut penting agar transfer dana tidak terlambat sehingga dapat mendukung pelaksanaan program prioritas daerah.
“Karena anggaran APBD itu politik anggaran. Paling tidak jangan sampai telat,” tandas Mujiyono.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tetap optimistis dalam penyusunan RKPD 2027 meski terdapat tekanan ekonomi nasional maupun global.
Menurut dia, setiap kegiatan dalam RKPD perlu diseleksi lebih ketat dengan mengutamakan dampak program bagi masyarakat.
“Mengutamakan tidak hanya output, tetapi juga dampak dari setiap kegiatan yang dilaksanakan,” kata Sigit.
Ia menambahkan, belanja yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial tetap menjadi prioritas, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar masyarakat.
“Betul-betul harus bisa kita jaga bersama,” pungkasnya.
