TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Aulia Arsyad, menjelaskan tata cara pengajuan bantuan bibit dan fasilitas pengembangan urban farming bagi kelompok masyarakat di Kota Makassar.
‎
‎Menurut Aulia, proposal pengajuan bantuan pada dasarnya tidak memiliki format baku yang rumit. 
‎
‎Kelompok cukup mencantumkan identitas kelompok, lokasi kegiatan, serta jenis bantuan yang dibutuhkan.
‎
‎“Proposal itu sebenarnya standar saja. Nama kelompoknya, lokasinya, jenis bantuannya apa, mau tanam apa, butuh bibit atau benih apa,” ujarnya.
‎
‎Ia mengatakan, kebutuhan utama yang umumnya diajukan kelompok urban farming adalah media tanam seperti tanah subur, kompos, dan polybag. 
‎
‎Selain itu, kelompok juga dapat mengusulkan bantuan bibit maupun benih sesuai komoditas yang akan dikembangkan.
‎
‎Namun, Aulia menegaskan bahwa pengajuan bantuan harus dilakukan melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) atau kelompok tani yang memiliki administrasi jelas dan diketahui pihak kelurahan.
‎
‎“Yang pasti harus ada KWT atau kelompok tani. Itu disahkan oleh lurah,” katanya.
‎
‎Jika lahan yang digunakan merupakan milik warga atau tokoh masyarakat setempat, kelompok diwajibkan membuat surat perjanjian pinjam pakai antara pemilik lahan dengan KWT atau kelompok tani.
‎
‎Menurut Aulia, surat pinjam pakai tersebut minimal berlaku selama lima tahun untuk memastikan keberlanjutan program urban farming.
‎
‎“Biasanya kendalanya, kalau lahannya sudah dibersihkan dan mulai bagus, tiba-tiba diminta kembali sama pemiliknya. Makanya sekarang kami minta ada perjanjian pinjam pakai minimal lima tahun,” jelasnya.
‎
‎Selain melampirkan surat pinjam pakai, proposal juga harus disertai data anggota kelompok beserta fotokopi KTP. 
‎
‎Jumlah anggota dalam satu kelompok ditetapkan minimal 20 orang, mulai dari ketua hingga anggota.
‎
‎“Tidak boleh kurang dari 20 orang. Itu memang ketentuan dari pusat,” tuturnya.
‎
‎Setelah proposal diajukan, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar akan melakukan survei lapangan untuk menilai kelayakan lokasi dan jenis kegiatan yang diajukan kelompok.
‎
‎Survei dilakukan agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi lahan dan potensi pengembangan urban farming di wilayah tersebut.
‎
‎“Jangan sampai mereka minta budidaya ikan, ternyata lahannya tidak mencukupi. Bisa jadi lebih cocok untuk pertanian. Jadi memang harus disurvei dulu kelayakannya,” jelasnya.