TRIBUN-PAPUA.COM, SORONG - Solidaritas masyarakat adat Papua dan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (21/5/2025).

Massa menolak keras rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) dan kehadiran militer di wilayah tersebut.

Pantauan di lapangan, massa mulai bergerak dari titik Yohan dan Maranatha menuju Kantor Gubernur Papua Barat Daya pada pukul 11.00 WIT.

Sepanjang jalan, massa bergantian untuk orasi.

Baca juga: Paman Botak di Sorong Setubuhi Keponakan Hingga Hamil

Ketua Front Rakyat Domberai Tolak PSN dan Militerisme, Musell Safkaur menegaskan, bahwa hak-hak masyarakat sipil terancam dirampas atas nama pembangunan.

"Seperti fakta yang digambarkan dalam Film Pesta Babi, kita di Papua Barat Daya saat ini juga sedang terancam oleh perluasan proyek sawit," ujar Musell saat berorasi.

Berdasarkan data aksi, pembukaan lahan sawit baru direncanakan meluas hingga 211 ribu hektare hutan di Kabupaten Sorong.

Sementara di Kabupaten Maybrat, proyek serupa rencananya akan membabat sekitar 40 ribu hektare hutan adat.

Baca juga: Pertamina Siapkan LCT dan Alih Suplai Demi Cegah Kelangkaan LPG di Papua Barat

Hampir 50 persen wilayah Papua Barat Daya kini dikuasai oleh pelaku eksploitasi sumber daya alam, yang mengatanamakan pembangunan negara dan masyarakat.

“Faktanya, proyek sawit dari Sumatera hingga Papua terbukti tidak pernah menjamin kesejahteraan rakyat," tegas Musell.

Selain hilangnya hutan adat, keberadaan perkebunan sawit berdampak buruk bagi lingkungan, salah satunya memicu krisis air bersih berkepanjangan bagi warga sekitar konsesi.

Data aksi juga menunjukkan PT Fajar Surya Persada Group tengah berupaya menanamkan investasi perkebunan sawit seluas 98.824,97 hektare di Papua Barat Daya.

Baca juga: Badan Gizi Nasional Sosialisasikan Nudging Techniques untuk Menu MBG di Jayapura

Padahal saat ini, sudah ada empat izin konsesi aktif di Sorong Raya, yaitu PT Henrison Inti Persada (HIP), PT Inti Kebun Sejahtera (IKSJ), PT Inti Kebun Sawit (IKS), dan PT Sorong Global Lestari.

"Kami datang mendesak Gubernur Papua Barat Daya membatalkan semua izin konsesi yang baru akan masuk," lanjutnya.

Dalam aksi tersebut, massa juga mendesak agar pemerintah pusat segera menarik mundur pasukan TNI dari tanah Papua kembali ke Jakarta.(*)