Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Dedy Yuliawan mendukung pembentukan BUMN yang khusus mengelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

Dia menjelaskan, pembentukan BUMN bernama Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) itu memiliki dua tujuan utama.

Keduanya yakni menyediakan barang publik dan mendukung perekonomian nasional.

"Pemerintah wajib menyediakan barang publik, terutama kebutuhan dasar yang tidak disediakan pasar. Selain itu, negara juga harus hadir untuk mendukung peningkatan perekonomian," ujar Dedy yang juga menjabat Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Lampung itu, Jumat (22/5/2026).

Menurut Dedy, seluruh transaksi ekspor dan kontak dengan pembeli luar negeri dijalankan sepenuhnya oleh DSI.

Eksportir mulai mengalihkan transaksi ekspornya ke BUMN yang ditunjuk, di mana BUMN akan bertugas memverifikasi kesesuaian transaksi dengan harga pasar.

Ia menilai, selama ini pemahaman mengenai fungsi BUMN sering melebar dari tujuan dasar tersebut.

Ia menjelaskan, sumber daya alam merupakan kekayaan negara yang seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Karena itu, pengelolaan SDA idealnya berada di bawah kendali negara, termasuk melalui BUMN.

Namun, apabila negara belum mampu mengelola secara mandiri, kerja sama dengan pihak lain masih dimungkinkan.

Meski demikian, kepemilikan dan keuntungan terbesar tetap harus berada di tangan negara serta memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia Indonesia.

Dedy juga mengkritisi praktik sebagian BUMN yang dinilai hanya berperan sebagai calo sumber daya alam.

Menurutnya, pola seperti itu justru membuat BUMN bersikap oportunistis dan tidak berkembang secara sehat.

"BUMN jangan hanya memanfaatkan kekuasaan yang diberikan untuk diperdagangkan. Kalau hanya menjadi perantara, akhirnya penguasaan SDA hanya dinikmati kelompok tertentu yang pragmatis dan berorientasi keuntungan semata," katanya.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi mengabaikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat di sekitar wilayah eksploitasi SDA.

Bahkan, negara disebut bisa dirugikan melalui praktik manipulasi harga atau under invoicing demi memperoleh keuntungan lebih besar.

Terkait kebijakan ekspor SDA melalui BUMN, Dedy menilai kebijakan tersebut sejak awal sudah kurang tepat apabila hanya berfokus pada ekspor bahan mentah.

Pengendalian ekspor melalui BUMN juga dinilai berisiko menambah rantai birokrasi yang dapat memicu ekonomi biaya tinggi atau high cost economy.

"Yang perlu dilakukan adalah membangun BUMN yang mampu menciptakan industri turunan dari hasil SDA tersebut, sehingga nilai tambahnya dinikmati di dalam negeri," tegasnya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )