Jakarta (ANTARA) - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin bertemu dengan jajaran Kementerian Sumber Manusia (KSM) Malaysia di Kuala Lumpur, Kamis (21/5), untuk membahas transformasi penempatan pekerja migran yang berbasis pada keterampilan.

"Kami sedang mempersiapkan ekosistem hulu dengan menggandeng sektor akademis. Melalui wadah ini, calon pekerja kita latih dan berikan skill baru sebelum resmi ditempatkan," kata Mukhtarudin, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Mukhtarudin mengatakan langkah itu diambil untuk memastikan SDM yang ditempatkan di negara tujuan memiliki kompetensi tinggi yang sesuai dengan kebutuhan industri global, khususnya di Malaysia.

Selain membahas penempatan pekerja migran terampil, Mukhtarudin, dalam pertemuan dengan Menteri Sumber Manusia Dato' Sri Ramanan Ramakrishnan, juga membahas optimalisasi sistem pelindungan yang terintegrasi guna meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Mukhtarudin memaparkan implementasi Aplikasi Halo Migran, sebuah platform domestik Indonesia yang dirancang khusus untuk mendata seluruh pekerja migran Indonesia di Malaysia, terutama bagi mereka yang belum terdaftar di SISKOP2MI atau yang sedang memperpanjang Perjanjian Kerja (PK).

Mukhtarudin menegaskan bahwa proses pendataan tersebut sama sekali tidak membebani pekerja migran maupun Pemerintah Malaysia.

"Biaya dokumen dan jaminan sosial ditanggung oleh pemberi kerja. Pelaksanaannya pun dilakukan melalui kantor-kantor Perwakilan RI (KBRI/KJRI) tanpa menimbulkan kewajiban administratif baru bagi Pemerintah Malaysia," paparnya.

Lebih lanjut, Indonesia juga mendorong pembaruan Memorandum of Understanding (MoU) untuk diarahkan secara masif ke sektor formal, yang diyakini akan semakin meningkatkan kualitas pelindungan dan kesejahteraan pekerja.

Pertemuan tersebut juga menghasilkan kesepakatan konkret yang saling menguntungkan, dan Pemerintah Malaysia menyatakan sepakat mendukung kehadiran aplikasi Halo Migran sebagai langkah positif penataan data pekerja.

Sebagai tindak lanjut jangka panjang, kedua negara sepakat membentuk Joint Working Group (JWG) atau Task Force Bersama untuk menyusun peta jalan jangka panjang pengembangan talenta, penyelarasan kompetensi sesuai kebutuhan industri Malaysia, serta penguatan sistem pelindungan.

Dukungan strategis ditegaskan oleh Menteri Sumber Manusia Dato' Sri Ramanan Ramakrishnan, dengan menyambut baik langkah-langkah modernisasi pelayanan yang diusung Indonesia.

Untuk mendukung langkah tersebut, delegasi Malaysia dijadwalkan akan segera berkunjung ke Jakarta untuk menghadiri forum Joint Working Group (JWG).