TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mendorong penguatan literasi keuangan yang berakar pada falsafah Jawa "Gemi, Nastiti, Ngati-ati" sebagai panduan perilaku ekonomi masyarakat di era digital.
Pernyataan itu disampaikan Sultan lewat pidato pembukaan acara Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Jumat (22/5/2026) pagi.
Sultan menyoroti besarnya kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan di Indonesia. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 dari OJK dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi masyarakat Indonesia tercatat baru mencapai 66,46 persen, sementara angka inklusi telah menyentuh 80,51 persen.
Kesenjangan inklusi dan literasi keuangan itu disebut kerap menjebak masyarakat dalam masalah utang konsumtif.
Oleh karena itu, menurut Sultan, penguatan literasi keuangan yang berakar pada falsafah Jawa "Gemi, Nastiti, Ngati-ati" diharapkan bisa membuat masyarakat semakin bijak mengelola keuangan.
Falsafah Jawa "Gemi, Nastiti, Ngati-ati" itu disebut merupakan bagian dari nilai-nilai kearifan lokal nusantara yang bisa menjadi fondasi untuk menghadapi tantangan ekonomi digital.
Dalam penjelasannya, Sultan mengatakan, "Falsafah Jawa menempatkan Gemi Nastiti Ngati-ati sebagai fundamen perilaku ekonomi yang berorientasi pada kehati-hatian, keberlanjutan, dan pengendalian diri. Falsafah Gemi: menahan konsumsi demi tujuan jangka panjang, sejajar dengan konstruk Financial Self-Control dan Delayed Gratification dalam literatur ekonomi perilaku".
Secara lengkap, Sultan menyampaikan penjelasan mengenai falsafah itu dalam pidatonya di hadapan para pemangku kepentingan. Gubernur DIY memaparkan bahwa esensi sistem keuangan adalah pemberdayaan manusia, bukan sekadar peningkatan angka akses.
"Di hadapan perubahan zaman yang bergerak cepat, pertanyaan terbesar kita bukan lagi sekadar bagaimana memperluas akses keuangan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah akses itu membuat manusia semakin berdaya, atau justru semakin mudah diarahkan oleh hasrat konsumsi, algoritma, dan utang yang datang dengan wajah kemudahan?" tutur Sri Sultan.
Ia menegaskan bahwa uang tidak boleh naik takhta menjadi tujuan akhir, melainkan harus tetap menjadi sarana untuk memuliakan kehidupan yang sejalan dengan visi mewujudkan Pancamulia masyarakat Jogja.
Perluasan akses keuangan saat ini, menurut Sultan, belum diimbangi dengan pemahaman yang setara.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 dari OJK dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi masyarakat Indonesia tercatat baru mencapai 66,46 persen, sementara angka inklusi telah menyentuh 80,51 persen.
Mengutip data tersebut, Sultan menyatakan bahwa selisih 14 poin itu mencerminkan jutaan warga yang telah masuk sistem keuangan, namun belum benar-benar memahami sistem yang mereka masuki.
Kesenjangan ini paling dalam dirasakan oleh warga desa, kelompok lansia usia 51–79 tahun, masyarakat berpendidikan rendah, serta petani dan nelayan.
Dampak dari minimnya pemahaman sistem keuangan ini tecermin dari tingginya keterikatan masyarakat pada pinjaman online (pinjol). Sultan membeberkan fakta bahwa per Maret 2026, outstanding pinjaman online atau peer-to-peer lending di Indonesia telah menembus Rp 101,03 triliun.
Angka tersebut tumbuh 26,25 persen secara tahunan, dengan lebih dari 26 juta peminjam aktif, dan tingkat kredit macet (TWP90) mencapai 4,52 persen. Meskipun pengguna sistem pembayaran digital seperti QRIS nasional telah mencapai angka membanggakan di 60,77 juta per Februari 2026, Sultan mengingatkan bahwa fenomena "makan utang" membuktikan betapa kemudahan akses tanpa literasi justru mempercepat kesulitan bagi masyarakat miskin, termasuk inklusivitas pedagang kecil dan lansia yang masih perlu diperkuat.
Sebagai fondasi untuk menghadapi tantangan ekonomi digital, Sri Sultan mengajak seluruh elemen untuk kembali pada nilai-nilai kearifan lokal Nusantara.
"Falsafah Jawa menempatkan Gemi Nastiti Ngati-ati sebagai fundamen perilaku ekonomi yang berorientasi pada kehati-hatian, keberlanjutan, dan pengendalian diri. Falsafah Gemi: menahan konsumsi demi tujuan jangka panjang, sejajar dengan konstruk Financial Self-Control dan Delayed Gratification dalam literatur ekonomi perilaku," paparnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa nilai kehati-hatian yang serupa juga hidup di berbagai daerah Nusantara, seperti siri' na pacce dari Bugis-Makassar, hamoraon dari Batak Toba, dan qin jian dari tradisi Tionghoa-Indonesia.
Sultan menegaskan, literasi keuangan sejati harus menyentuh akar masyarakat agar remaja, pedagang, petani, dan perempuan kepala keluarga tidak terjerat oleh skema "beli-sekarang-bayar-nanti".
Untuk menjadikan perilaku bijak mengelola uang sebagai arus utama dan kesadaran kolektif, Gubernur DIY merumuskan empat ikhtiar utama yang perlu didorong bersama oleh seluruh pihak.
Langkah pertama adalah memperkuat edukasi keuangan berbasis komunitas yang berakar pada nilai-nilai lokal di sekolah, kampus, kalurahan, dan ruang-ruang sosial masyarakat.
Langkah kedua, memperluas pembiayaan yang sehat bagi UMKM dan ekonomi lokal agar pelaku usaha kecil tidak terjerat pinjaman ilegal. Ketiga, meneguhkan transformasi digital keuangan yang aman, beretika, dan melindungi data warga agar kecanggihan teknologi tidak menjadi perangkap baru.
Keempat, memperluas pilihan keuangan syariah yang inklusif dan membumi.
Jogja Financial Festival 2026 yang digagas Transmedia bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini berlangsung selama dua hari pada 22 hingga 23 Mei 2026.
Acara gratis dan terbuka untuk umum ini menghadirkan Business Talk, Educational Class, dan Career Corner.
Sesi Business Talk dijadwalkan menghadirkan tokoh penting seperti Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, serta Chief Operating Officer (BPI) Danantara Donny Oskaria.
Selain itu, sejumlah pimpinan bank nasional, di antaranya Direktur Utama Bank Mandiri Riduan, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, dan Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo juga turut diagendakan mengisi diskusi panel.
Rangkaian Jogja Financial Festival 2026 yang mengusung pesan literasi ini diharapkan dapat menjadi momentum perubahan perilaku ekonomi masyarakat menuju Bonus Demografi 2030 dan Indonesia Emas 2045.
Festival yang sebelumnya telah sukses digelar di Surabaya dan Medan dengan total lebih dari 10 ribu pengunjung ini juga menyeimbangkan sisi akademis dengan hiburan.
Untuk memeriahkan suasana, acara ini turut menghadirkan pertunjukan Comedy Live Show Lapor Pak, serta suguhan konser musik yang menampilkan artis dan musisi papan atas seperti Happy Asmara, Ari Lasso, hingga Juicy Luicy. (HAN)