TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah upaya pemerintah membangun tata kelola ekspor sumber daya alam yang lebih ketat dan terpusat, keputusan menunjuk warga negara asing sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) justru memunculkan gelombang pertanyaan baru.
Bukan tanpa alasan, sebab perusahaan pelat merah ini akan memegang kendali strategis atas ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia yang nilainya mencapai triliunan rupiah dan berkaitan langsung dengan devisa negara.
Penunjukan Luke Thomas Mahony, warga negara Australia, sebagai Dirut PT DSI membuat sejumlah pihak di parlemen bereaksi.
Salah satunya datang dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI-P, Mufti Anam, yang mengaku cukup terkejut mendengar kabar tersebut.
Baca juga: Fakta-fakta Dude Harlino & Alyssa Soebandono Terseret Dugaan Korupsi PT DSI, Diperiksa Cukup Intens
Mufti mengatakan, posisi Direktur Utama PT DSI bukan jabatan biasa karena menyangkut masa depan pengelolaan ekspor sumber daya alam Indonesia.
Menurutnya, perusahaan tersebut akan memegang peran penting dalam mengatur devisa negara, harga komoditas, hingga arah industri nasional ke depan.
“kami jujur cukup terkejut ketika mendengar bahwa PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Karena ini menyangkut pengelolaan ekspor sumber daya alam bangsa, menyangkut devisa negara, menyangkut harga komoditas, menyangkut masa depan industri nasional, bahkan menyangkut kepercayaan dunia usaha terhadap arah ekonomi Indonesia ke depan,” ujar Mufti kepada wartawan, Jumat (22/5/2026).
Meski demikian, Mufti menegaskan dirinya tetap mencoba melihat langkah pemerintah secara objektif dan berpikir positif.
Ia memahami bahwa Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyampaikan kekhawatiran terkait praktik under-invoicing ekspor sumber daya alam yang diduga membuat negara kehilangan potensi penerimaan dalam jumlah besar.
Mufti menilai pemerintah kemungkinan melihat persoalan kebocoran ekspor sebagai masalah serius yang harus segera dibenahi. Ia menyinggung pengalaman masa lalu ketika tata kelola komoditas strategis dinilai rawan permainan mafia dan praktik rente.
“Negara tampaknya tidak ingin mengulangi kegagalan masa lalu, ketika tata kelola ekspor komoditas strategis justru bocor, dimainkan mafia, atau dikelola oleh pihak-pihak yang tidak memiliki integritas dan profesionalisme yang baik,” tuturnya.
“Kita pernah punya pengalaman pahit di masa lalu. Pemerintah pernah terlalu percaya kepada sistem dan orang-orang tertentu, tetapi akhirnya yang terjadi justru kebocoran, rente, dan kerugian negara dalam jumlah besar,” sambung Mufti.
Karena itu, ia menduga pemerintah sengaja menghadirkan figur profesional asing yang dianggap memiliki rekam jejak internasional, pengalaman panjang, serta integritas dalam sektor pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam.
Baca juga: Alasan Prabowo Tunjuk WNA Luke Thomas Mahony Jadi Bos BUMN Ekspor SDA: Putus Rantai Kongkalikong
Mufti menegaskan, apabila tujuan pemerintah benar-benar untuk memperbaiki tata kelola ekspor nasional, memberantas praktik under-invoicing, meningkatkan penerimaan devisa negara, dan memastikan kekayaan alam kembali kepada rakyat, maka persoalannya bukan lagi sekadar soal figur asing atau bukan.
“Kalau langkah ini berhasil meningkatkan penerimaan negara, memperbaiki tata kelola ekspor, menutup kebocoran, dan membuat rakyat benar-benar merasakan manfaat kekayaan alam Indonesia, tentu kita akan mendukung,” ucap Mufti.
Namun di sisi lain, ia mengingatkan agar penunjukan warga negara asing di posisi strategis tidak menjadi ketergantungan permanen.
“Tetapi jangan sampai ini menjadi preseden bahwa sektor-sektor paling strategis bangsa justru terus-menerus bergantung kepada orang asing. Karena sebaik apapun profesional asing, tentu yang paling memahami kepentingan jangka panjang bangsa ini haruslah anak bangsa sendiri,” tukasnya.
Mufti juga meminta pemerintah memberikan batas waktu yang jelas terkait kepemimpinan Luke Thomas Mahony di PT DSI. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui apakah penunjukan tersebut hanya bersifat transisi untuk membenahi sistem atau justru akan berlangsung jangka panjang.
“Kalau memang ini bagian dari masa transisi untuk membenahi sistem, membangun tata kelola baru, dan membersihkan praktik-praktik buruk, kami bisa memahami.
Tetapi setelah sistem berjalan sehat, enam bulan, satu tahun, atau ketika fondasi tata kelola sudah kuat, maka posisi itu harus kembali dipimpin oleh anak bangsa yang profesional, bersih, dan berintegritas,” papar Mufti.
Ia kembali menegaskan bahwa sumber daya alam Indonesia pada akhirnya harus tetap berada di bawah kendali penuh bangsa sendiri. Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan hanya soal sistem ekspor, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pemerintah.
“Tapi kalau justru menambah ketidakpercayaan, menimbulkan kegaduhan, dan membuat bangsa sendiri merasa tersingkir di negeri sendiri, maka ini akan menjadi persoalan serius yang harus dievaluasi bersama,” imbuhnya.
Sebelumnya, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengumumkan penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), BUMN baru yang dibentuk khusus menangani ekspor komoditas strategis Indonesia.
Luke diketahui merupakan warga negara Australia dengan pengalaman lebih dari dua dekade di industri pertambangan global. Sebelum bergabung dengan Danantara, ia pernah menduduki berbagai posisi penting di PT Vale Indonesia Tbk serta perusahaan tambang global lainnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan pembentukan PT DSI bertujuan memperkuat pengawasan ekspor dan mencegah praktik ilegal seperti under-invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor ke luar negeri.
***
(TribunTrends/kompas)
