BANGKAPOS.COM, BANGKA - Anggota Komisi II DPRD Bangka Belitung, Elvi Diana menyoroti kebijakan pemerintah membentuk badan pengelola ekspor sumber daya alam (SDA) yang bakal menjadi eksportir tunggal di Indonesia.
Elvi Diana mengatakan kebijakan itu berimbas langsung terjadap anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani.
"Pasar bereaksi cepat karena kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN dinilai mengubah mekanisme perdagangan yang selama ini berjalan berbasis persaingan antar pelaku usaha," kata Elvi Diana kepada wartawan, Sabtu (23/5/2026).
Baca juga: Senin Depan Petani Bertemu Gubernur Babel Bahas Harga TBS Sawit
Menurutnya, menjaga stabilitas harga TBS kelapa sawit, sangat penting. Karena berkaitan langsung dengan daya beli keluarga petani sawit saat ini.
Karena itu, menurut politisi PDI Perjuangan ini, setiap perubahan kebijakan ekspor harus memperhatikan dampak psikologis. Maupun ekonomi, terhadap rantai pasok domestik.
Baca juga: Purbaya Kantongi Data dan Modus 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Ekspor CPO ke AS
"Pasar komoditas bekerja berdasarkan kepercayaan. Ketika pelaku pasar merasa ada kepastian dan transparansi, harga akan kembali stabil. Tetapi jika muncul ketidak jelasan, maka yang pertama terkena dampak biasanya justru petani di lapangan," kata Elvi Diana.
Dia menilai, muncul kekhawatiran di kalangan industri dan eksportir mengenai potensi perubahan rantai distribusi, kepastian transaksi, hingga pembentukan harga di tingkat global.
"Pasar pada dasarnya sangat sensitif terhadap perubahan regulasi. Terlebih yang menyangkut tata niaga ekspor komoditas strategis seperti sawit," ujarnya.
Baca juga: Terungkap Kenapa Bos Asal Australia Ditunjuk Urusi Ekspor SDA Termasuk Minyak Sawit Indonesia
Elvi Diana mengatakan, ketika pemerintah mengumumkan pembentukan BUMN ekspor sebagai pengekspor tunggal, pelaku pasar langsung membaca adanya potensi perubahan besar dalam mekanisme perdagangan.
"Respons spontan itulah yang kemudian tercermin dalam penurunan harga TBS sawit di tingkat petani," kata Elvi.
Politisi dari dapil Bangka Barat ini juga menyoroti adanya ketimpangan antara penurunan harga crude palm oil (CPO) dan anjloknya harga TBS petani.
"Berdasarkan data yang beredar di kalangan industri sawit, harga CPO hanya turun sekitar Rp 450 hingga Rp 600 per kg. Sedangkan harga TBS petani menurut data Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, justru merosot hingga Rp 800 sampai Rp 1.000 per kilogram," kata Elvi.
Lebih jauh, dikatakan Elvi, selisih penurunan yang terlalu lebar, menunjukkan adanya kepanikan pasar dan praktik penyesuaian harga yang dilakukan terlalu agresif oleh sebagian pelaku industri.
"Kalau penurunan harga TBS jauh lebih dalam dibanding penurunan CPO, berarti ada faktor psikologis pasar dan kekhawatiran rantai bisnis yang sedang bekerja. Ini bukan semata persoalan fundamental harga global, tetapi juga persoalan ekspektasi dan persepsi terhadap arah kebijakan pemerintah," katanya.
Elvi menegaskan, pemerintah sebenarnya memiliki niat baik untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara produsen sawit terbesar dunia, melalui pengendalian tata kelola ekspor.
Tetapi, dia mengingatkan, kebijakan strategis semacam itu, membutuhkan transisi yang jelas dan komunikasi yang matang agar tidak menimbulkan gejolak di pasar domestik.
Ia meminta pemerintah segera memberikan kepastian teknis mengenai implementasi kebijakan tersebut, termasuk mekanisme pembentukan harga, skema pembayaran ekspor, dan perlindungan terhadap harga TBS petani swadaya.
"Jangan sampai pasar membaca kebijakan ini sebagai bentuk sentralisasi yang menimbulkan ketidakpastian baru," kata Elvi.
Elvi mengharapkan pemerintah segera memastikan tata niaga baru, meningkatkan efisiensi dan memperkuat posisi tawar Indonesia, bukan menciptakan kepanikan yang akhirnya merugikan petani.
Harga TBS Kelapa Sawit Kembali Turun
Harga TBS kepala sawit di Bangka Belitung terus mengalami penurunan dalam empat hari terakhir.
Petani sawit muda asal Desa Jeriji, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Yanto mengatakan harga jual TBS sawit ke pabrik semula dari Rp 3.080 per kilogram, turun menjadi Rp 2.700, kemudian kembali turun menjadi Rp 2.400, lalu turun Rp 2.250 dan pada Sabtu (23/5/2026) pagi, turun lagi menjadi Rp 2.150 per kilogram.
Sementara itu, harga di tingkat petani kepada tengkulak semula berkisar Rp 1.750 per kilogram, kembali turun menjadi Rp 1.500 per kilogram.
"Dari petani ke tengkulak hari ini Rp 1.500 per kg, pembayarannya pun 70 persen setelah bongkar dari pabrik baru duit dilunasi," kata Yanto kepada Bangkapos.com, Sabtu (23/5/2026).
Ia menilai, anjloknya harga bukan hanya terjadi di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, melainkan hampir di seluruh daerah penghasil sawit di Indonesia. Kerena, pengiriman crude palm oil (CPO) saat ini mengalami penurunan secara nasional.
"Bukan masalah pabrik ramai. Seluruh pengiriman CPO anjlok, bukan hanya di Basel," ujarnya.
Yanto menduga, kondisi tersebut dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat terkait sistem ekspor komoditas strategis seperti CPO dan batu bara yang disebut melalui satu pintu BUMN.
Ia mengatakan, para petani kini semakin tertekan karena biaya produksi juga terus meningkat. Harga pupuk Urea mencapai Rp 650 ribu per karung, sementara harga racun rumput naik dari Rp 40 ribu menjadi Rp 50 ribu per liter.
"Petani makin menjerit. Pupuk mahal, racun mahal, lengkap penderitaan," kata Yanto.
(Bangkapos.com/Riki Pratama)