Laporan Jurnalis Tribun Banten, Ahmad Haris
TRIBUNBANTEN.COM - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten memproyeksikan Banten menjadi pusat kekuatan ekonomi syariah di Indonesia karena tingginya potensi demografis, geografis, serta besarnya ekosistem halal di wilayah tersebut.
Kepala Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Banten, Ameriza M Moesa menyebut, bahwa Banten memiliki posisi strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai gerbang ekonomi dan industri nasional, tetapi juga merupakan basis pesantren terbesar dengan potensi wakaf yang sangat masif.
Banten, lanjut Ameriza, memiliki enam potensi utama yang sangat kuat untuk berkolaborasi dan menjadikan daerah ini sebagai pusat kekuatan ekonomi syariah di Indonesia,"
Adapun enam potensi utama tersebut meliputi makanan halal, fesyen muslim, ekosistem pesantren, keuangan syariah, pembayaran digital dan gaya hidup halal.
"Ekosistem keuangan syariah di Banten terus menunjukkan tren peningkatan yang pesat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan pengguna layanan perbankan syariah yang mencapai rata-rata 12,4 persen," ujar Ameriza saat membuka ajang SHAFARA dan DIGIWARA Festival 2026, Jumat (22/5/2026).
"Tingkat adopsi digital dalam ekosistem syariah pun melesat tajam. Nilai transaksi ORIS Syariah tercatat tumbuh sebesar 46,2 persen dengan capaian transaksi menyentuh angka Rp114 miliar," lanjutnya.
Sementara itu, di sektor UMKM halal dan ekosistem keuangan digital syariah, pertumbuhannya tercatat sebesar 26,5 persen dengan nilai menembus Rp381 triliun.
Sebagai langkah nyata untuk memperkuat ekosistem, BI Banten terus menggalang sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membentuk zona kuliner halal, aman, dan sehat (Zona KHAS).
Program ini dirancang untuk mewujudkan ekosistem halal berbasis usaha kecil sekaligus meningkatkan kemampuan literasi pelaku usaha.
Selain itu, BI Banten juga tengah gencar mendorong optimalisasi wakaf produktif.
Ameriza menekankan bahwa masyarakat perlu di edukasi agar tidak hanya bertumpu pada wakaf aset tidak bergerak seperti tanah, melainkan juga mengoptimalkan wakaf yang menghasilkan nilai ekonomi.
(*)
