Kami berkoordinasi intens dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempercepat penanganan wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau layanan sinyal

Banjarbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama lintas kementerian mempercepat penuntasan wilayah tanpa sinyal atau blank spot yang masih tersisa pada 201 desa dari total 2.015 desa di provinsi itu, melalui penguatan pemetaan berbasis koordinat dan sinkronisasi data.

“Kami berkoordinasi intens dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempercepat penanganan wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau layanan sinyal,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel Muhammad Muslim di Banjarbaru, Sabtu.

Diskominfo Kalsel mencatat saat ini sekitar 91 persen atau kurang lebih 1.814 desa di Kalsel telah terlayani infrastruktur digital dan memiliki akses jaringan komunikasi, sementara sekitar 201 desa atau sembilan persen masih belum sepenuhnya terjangkau layanan secara optimal.

“Penanganan blank spot tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada ketepatan data dan kondisi faktual di lapangan, karena dalam satu desa masih dapat ditemukan titik-titik yang belum terjangkau sinyal, meskipun sebagian wilayah lainnya sudah terlayani,” ujarnya.

Sesuai rencana, lanjutnya, pada Juni mendatang sinkronisasi data dan pemetaan hingga tingkat koordinat menjadi fokus utama agar intervensi pembangunan infrastruktur telekomunikasi dapat lebih tepat sasaran, termasuk dalam menentukan lokasi prioritas pembangunan maupun penguatan jaringan.

Pemprov Kalsel juga mendorong keterlibatan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi serta penyedia layanan telekomunikasi agar pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada aspek komersial, tetapi juga pemerataan layanan di wilayah dengan kepadatan penduduk rendah.

Muhammad Muslim mengungkapkan kondisi geografis Kalsel yang didominasi lembah, perbukitan, dan wilayah terpencil, turut memengaruhi jangkauan sinyal, sehingga diperlukan penyesuaian teknis dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi agar dapat menjangkau permukiman secara lebih efektif.

Ia menekankan pentingnya akurasi pemetaan hingga tingkat koordinat untuk menghindari kesalahan penentuan lokasi pembangunan, termasuk pada kawasan lindung atau wilayah yang memiliki kendala status lahan di tingkat masyarakat.

“Penanganan blank spot sangat penting, percepatan penanganan sudah diagendakan bersama kementerian, hal ini untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata, ekonomi lokal, dan layanan publik digital, sehingga pemerataan akses komunikasi diharapkan dapat memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di seluruh Kalsel,” ujar Kepala Diskominfo Kalsel Muhammad Muslim.