BANGKAPOS.COM, BANGKA - Harga komoditas andalan Bangka Belitung (Babel)selain timah, yakni sawit saat ini sedang tidak menggembirakan bagi para petani.

Harganya turun drastis.

Kebijakan pemerintah ditengarai jadi penyebabnya.

Harga sawit di Babel anjlok hingga hanya Rp1750/ kg di tingkat petani.

Akibatnya, petani ogah memetik buahnya karena dianggap terlalu murah.

Penurunan harga TBS sawit terjadi berantai mulai dari tingkat petani hingga ke pabrik.

Secara umum, di tingkat petani, harga TBS kelapa sawit dihargai di bawah Rp 2.000 per kilogram.

Sedangkan di tingkat pabrik berkisar Rp 2.000 lebih per kg.

Sebelumnya harga sawit di Bangka Belitung sempat menembus lebih dari Rp 3.000 per kg.

Anjloknya harga TBS sawit sudah terjadi sekitar empat hari ini.

Setiap hari harganya terus menurun.

Petani sawit muda asal Desa Jeriji, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yanto mengeluhkan anjloknya harga TBS kelapa sawit. 

Yanto menyebut harga jual ke pabrik turun drastis dari Rp 3.080 per kilogram menjadi Rp 2.700, kemudian kembali turun menjadi Rp 2.400 dan pada Jumat (22/5/2026) berada di angka Rp 2.250 per kg.

Sementara itu, harga di tingkat petani kepada tengkulak hanya berkisar Rp 1.750 per kg. 

"Pembayarannya pun 70 persen setelah bongkar dari pabrik baru duit dilunasi. Harga turun ini bukan masalah pabrik ramai, seluruh pengiriman CPO anjlok, seluruh Indonesia bukan di Babel saja," kata Yanto kepada Bangkapos.com, Jumat (22/5/2026).

Yanto mengatakan, anjloknya harga TBS kelapa sawit bukan hanya terjadi di Kabupaten Bangka Selatan, melainkan hampir di seluruh daerah penghasil sawit di Indonesia. 

"Bukan masalah pabrik ramai. Seluruh pengiriman CPO anjlok, bukan hanya di Basel," ujarnya.

Yanto menduga, kondisi tersebut dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat terkait sistem ekspor distribusi komoditas strategis seperti CPO dan batu bara yang akan diberlakukan melalui satu pintu BUMN.

Ia menyayangkan kebijakan tersebut berdampak langsung hingga ke petani kecil di daerah.

"Kalau memang ada kebijakan dan persiapan, jangan diumumkan mendadak. Sebelumnya harga masih sempat Rp3.100 sampai Rp3.200 per kg," katanya.

Ia mengatakan, para petani kini semakin tertekan karena biaya produksi juga terus meningkat. 

Seerti, harga pupuk urea mencapai Rp650 ribu per karung, sementara harga racun rumput naik dari Rp40 ribu menjadi Rp50 ribu per liter.

"Petani makin menjerit. Pupuk mahal, racun mahal, lengkap penderitaan," kata Yanto.

Yanto berharap, kondisi harga sawit dapat segera pulih agar keresahan petani tidak berlarut-larut, terlebih menjelang Hari Raya Iduladha.

"Kalau bisa cepat pulih, jangan sampai satu bulan. Minimal dua minggu sudah membaik. Mana sudah dekat lebaran," keluh Yanto.

Dia juga mengungkapkan, saat ini banyak buah sawit yang tidak dipanen petani. Karena tengkulak tidak berani membeli akibat harga yang terus turun.

"Banyak yang dibiarkan di pohon. Dipetik pun tidak ada yang beli. Tengkulak takut harga turun lagi. Jadi dibiarkan di pohon, dipetik tidak ada yang beli, karena daya beli menurun, karena alasan harga murah," kata Yanto.

Kebijakan Eksportir Tunggal Ditengarai Jadi Penyebab

Anggota Komisi II DPRD Bangka Belitung, Elvi Diana menyoroti kebijakan pemerintah membentuk badan pengelola ekspor sumber daya alam (SDA) yang bakal menjadi eksportir tunggal di Indonesia.

Elvi Diana mengatakan kebijakan itu berimbas langsung terjadap anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani.

"Pasar bereaksi cepat karena kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN dinilai mengubah mekanisme perdagangan yang selama ini berjalan berbasis persaingan antar pelaku usaha," kata Elvi Diana kepada wartawan, Sabtu (23/5/2026). 

Menurutnya, menjaga stabilitas harga TBS kelapa sawit, sangat penting. Karena berkaitan langsung dengan daya beli keluarga petani sawit saat ini.

Karena itu, menurut politisi PDI Perjuangan ini, setiap perubahan kebijakan ekspor harus memperhatikan dampak psikologis. Maupun ekonomi, terhadap rantai pasok domestik.

"Pasar komoditas bekerja berdasarkan kepercayaan. Ketika pelaku pasar merasa ada kepastian dan transparansi, harga akan kembali stabil. Tetapi jika muncul ketidak jelasan, maka yang pertama terkena dampak biasanya justru petani di lapangan," kata Elvi Diana. 

Dia menilai, muncul kekhawatiran di kalangan industri dan eksportir mengenai potensi perubahan rantai distribusi, kepastian transaksi, hingga pembentukan harga di tingkat global.

"Pasar pada dasarnya sangat sensitif terhadap perubahan regulasi. Terlebih yang menyangkut tata niaga ekspor komoditas strategis seperti sawit," ujarnya.

Baca juga: Terungkap Kenapa Bos Asal Australia Ditunjuk Urusi Ekspor SDA Termasuk Minyak Sawit Indonesia

Elvi Diana mengatakan, ketika pemerintah mengumumkan pembentukan BUMN ekspor sebagai pengekspor tunggal, pelaku pasar langsung membaca adanya potensi perubahan besar dalam mekanisme perdagangan. 

"Respons spontan itulah yang kemudian tercermin dalam penurunan harga TBS sawit di tingkat petani," kata Elvi.

Politisi dari dapil Bangka Barat ini juga menyoroti adanya ketimpangan antara penurunan harga crude palm oil (CPO) dan anjloknya harga TBS petani. 

"Berdasarkan data yang beredar di kalangan industri sawit, harga CPO hanya turun sekitar Rp 450 hingga Rp 600 per kg. Sedangkan harga TBS petani menurut data Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, justru merosot hingga Rp 800 sampai Rp 1.000 per kilogram," kata Elvi.

Lebih jauh, dikatakan Elvi, selisih penurunan yang terlalu lebar, menunjukkan adanya kepanikan pasar dan praktik penyesuaian harga yang dilakukan terlalu agresif oleh sebagian pelaku industri.

"Kalau penurunan harga TBS jauh lebih dalam dibanding penurunan CPO, berarti ada faktor psikologis pasar dan kekhawatiran rantai bisnis yang sedang bekerja. Ini bukan semata persoalan fundamental harga global, tetapi juga persoalan ekspektasi dan persepsi terhadap arah kebijakan pemerintah," katanya.

Elvi menegaskan, pemerintah sebenarnya memiliki niat baik untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara produsen sawit terbesar dunia, melalui pengendalian tata kelola ekspor.

Tetapi, dia mengingatkan, kebijakan strategis semacam itu, membutuhkan transisi yang jelas dan komunikasi yang matang agar tidak menimbulkan gejolak di pasar domestik.

Ia meminta pemerintah segera memberikan kepastian teknis mengenai implementasi kebijakan tersebut, termasuk mekanisme pembentukan harga, skema pembayaran ekspor, dan perlindungan terhadap harga TBS petani swadaya.

"Jangan sampai pasar membaca kebijakan ini sebagai bentuk sentralisasi yang menimbulkan ketidakpastian baru," kata Elvi.

Elvi mengharapkan pemerintah segera memastikan tata niaga baru, meningkatkan efisiensi dan memperkuat posisi tawar Indonesia, bukan menciptakan kepanikan yang akhirnya merugikan petani. 

Gubernur Panggil APKASINDO

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, merespons cepat kegaduhan terkait anjloknya harga TBS kelapa sawit.

Hidayat mengonfirmasi adanya laporan penurunan harga TBS yang cukup signifikan di sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) di Pulau Bangka maupun Pulau Belitung.

"Iya, saya juga dengar kabar itu (harga sawit turun)," ujar Hidayat saat ditemui wartawan di Manggar, Belitung Timur, Jumat (22/5/2026). 

Hidayat menjelaskan bahwa informasi yang masuk kepadanya menunjukkan adanya indikasi penurunan harga beli TBS swadaya yang cukup besar di beberapa daerah, bahkan ada yang menyentuh angka yang berpotensi berdampak.

"Saya juga dengar ada kabar kalau (harga TBS sawit) turun sampai 500 perak," kata Hidayat.

Mengingat dampak penurunan harga yang langsung menyentuh para petani mandiri di daerah, Hidayat memastikan pemerintah provinsi tidak akan tinggal diam.

Oleh karena itu, orang nomor satu di Provinsi ini berencana memanggil pihak Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) untuk duduk bersama dalam waktu dekat.

"Jadi saya rencana akan panggil asosiasi kelapa sawit di hari Senin nanti untuk membahas lebih lanjut," kata Hidayat.

Melalui pertemuan hari Senin nanti, diharapkan lahir hasil yang mampu memberikan perlindungan dan jaminan stabilitas harga bagi para petani sawit rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Pengendalian yang Bijak

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Doddy Kusdian, menyayangkan turunnya harga TBS kelapa sawit yang terjadi saat ini.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, harga TBS tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa adanya pengendalian yang bijak.

Doddy menilai komoditas sawit memiliki kaitan erat dengan program ketahanan energi nasional, sehingga stabilitas harga harus menjadi perhatian bersama.

"Kita berharap perusahaan kelapa sawit dapat lebih bijaksana dalam menentukan harga TBS di tingkat petani. Apa gunanya penetapan harga TBS setiap dua pekan kalau pada kenyataannya tidak ditaati," kata Doddy Kusdian kepada Bangkapos.com, Jumat (22/5/2026).

Dikatakannya, dalam penetapan harga TBS kelapa sawit sudah ada perhitungan dan data yang jelas. Karena itu, perusahaan tidak bisa semena-mena menurunkan harga sawit masyarakat dengan apapun alasannya.

"Jadi tidak bisa semena-mena menurunkan harga dari masyarakat, kami harapkan ketika  dibahas sama-sama, para pengusaha tidak serta mereta menurunkan. Terlepas dari permasalahan apa.? harus diperhatikan, ini bicara ketahanan energi, buat apa. Kalau tidak diikuti pengendalian harga," kata Doddy.

Ia berharap seluruh unsur, baik pemerintah maupun perusahaan sawit, duduk bersama dalam membahas persoalan tersebut.

"Harga TBS jangan diturunkan sepihak oleh pengusaha. Petani juga harus merasakan ketenangan dan kepastian, karena bicara ketahanan energi, buat apa, apabila tidak diikuti pengendalaian harga," kata Doddy.

Doddy mengatakan, saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kekuatan besar di sektor sawit dan ketahanan energi. Karena itu, kebijakan pemerintah pusat maupun daerah harus sejalan dalam menjaga stabilitas harga sawit.

Penyebab Harga Anjlok

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kurniawan, mengatakan penurunan harga TBS kelapa sawit di Bangka Belitung dipengaruhi rendahnya harga crude palm oil (CPO) dan kernel pada periode 17–31 Mei 2026.

Menurutnya, perkembangan harga terbaru akan kembali dihitung pada penetapan harga berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Juni 2026 mendatang, dengan mempertimbangkan kondisi harga CPO dan berbagai faktor lain yang memengaruhi pasar.

“Harga TBS turun memang disebabkan harga CPO dan kernel rendah, informasi dari pabrik, kata pengusahanya seperti itu. Tentu kita harapkan harga sebaik mungkin,” kata Kurniawan kepada Bangkapos.com, Jumat (22/5/2026).

Ia menjelaskan, mekanisme penetapan harga TBS dilakukan berdasarkan data yang diterima dari perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit (PKS). Data tersebut kemudian diinput dan dihitung oleh tim penetapan harga.

"Nanti ada perhitungan harga, tergantung data yang masuk dari perusahaan yang kita input setiap bulannya. Dilakukan secara rutin dua kali dalam sebulan, setiap tanggal 7 dan 17," ujarnya.

Kurniawan juga mendorong para petani sawit di Babel untuk bermitra dengan perusahaan sawit. Sehingga mendapatkan harga sesuai ketetapan pemerintah daerah bersama dengan sejumlah perusahaan sawit.

"Kami mendorong petani bermitra dengan perusahaan, karena harga petani yang tidak bermitra di luar itu tidak bisa kita atur," katanya.

Ia menyebutkan, informasi yang diterima dari pihak pabrik menunjukkan harga pasar CPO memang sedang mengalami tekanan. 

Meski demikian, pemerintah daerah berupaya menjaga stabilitas harga agar petani tidak terlalu dirugikan.

"Kami mengharapkan petani bisa bermitra sehingga mendapatkan harga sesuai yang kami rilis setiap bulannya," kata Kurniawan.

(Bangkapos.com/Riki Pratama) (Posbelitung.co/Kautsar Fakhri Nugraha)