Oleh Ruben Chrisma Santoso, Operator Yayasan Mardi Wiyata
Penulis saat ini sedang menempuh Studi S2 di Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.
TRIBUNFLORES.COM - Saat ini, kita kerap disuguhkan dengan pemandangan yang menguji akal sehat. Ruang publik terus disesaki dengan skandal-skandal korupsi yang tak berkesudahan, masifnya perputaran politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, hingga banjir disinformasi selama masa kampanye.
Rangkaian fenomena ini bukan sekadar dinamika politik yang wajar, tetapi bentuk dan manifestasi nyata dari betapa rapuhnya landasan etika dalam praktik politik kita saat ini.
Sebelum melangkah lebih jauh tentang etika dalam praktik politik, mari kita berhenti sejenak dan melihat kembali bahwa dalam keseharian, kita senantiasa dihadapkan pada pertanyaan filosofis yang sangat mendasar: apa yang benar dan apa yang salah? Pertanyaan ini adalah jantung dari kajian etika, sebuah cabang filsafat yang secara khusus membedah pertanyaan tentang moralitas, nilai, dan norma yang menjadi panduan perilaku manusia.
Ribuan tahun yang lalu, Aristoteles sudah mengingatkan bahwa pada hakikatnya, manusia adalah zoon politikon atau makhluk sosial-politik. Berangkat dari pandangan tersebut, etika dan politik sejatinya adalah dua sisi koin yang saling bertaut dan bermuara pada satu tujuan luhur, yakni pencapaian kebaikan bersama atau common good.
Dalam tradisi filsafat Barat, diskursus ini mengalir ke dalam berbagai cabang etika terapan, situasi ketika prinsip-prinsip etis diaplikasikan langsung pada konteks tertentu dan salah satunya melahirkan apa yang kita kenal sebagai etika politik.
Baca juga: Oligarki dan Spiral of Silence dalam Demokrasi Indonesia: Ketakutan Sosial dan Krisis Ruang Publik
Berbicara tentang etika politik berarti kita sedang melihat penerapan prinsip-prinsip moral secara langsung ke dalam ranah yang penuh kekuasaan. Ini bukan sekadar petuah moral bagi individu dan para pelaku politik, melainkan standar yang harus dipenuhi oleh pemegang jabatan publik untuk memastikan pemerintahan beroperasi demi tujuan publik, dan bukan demi melanggengkan hierarki formal semata.
Mengutip pandangan Magnis-Suseno, etika politik adalah seperangkat nilai dan norma yang mengatur kelakuan para aktor di setiap fase-fase kekuasaan, mulai dari proses perebutannya, pelaksanaannya, hingga pertanggungjawabannya yang harus mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Untuk membedah sejauh mana sebuah tindakan politik itu etis, terdapat tiga dimensi utama yang saling berhubungan.
Pertama adalah dimensi tujuan, yang menakar komitmen politisi terhadap kebaikan bersama. Kedua, dimensi sarana, yang menyoroti apakah cara dan taktik yang dihalalkan untuk meraih tujuan politik itu sah dan tidak melanggar kepatutan yang ada. Ketiga, dimensi akuntabilitas, yang berbicara tentang kewajiban tak tertawar bagi aktor politik untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusannya di hadapan publik.
Sampai pada titik ini, etika politik berfungsi sebagai hakim untuk menilai apakah kekuasaan dijalankan secara adil, benar, dan transparan. Terlihat sederhana, tetapi realitas di lapangan membuktikan bahwa ukuran tentang apa yang benar dan apa yang salah dalam ranah politik tidak pernah sesederhana hitam dan putih.
Baca juga: IFTK Ledalero Gelar Nobar Film "Pesta Babi", Cpyri Dale: Seruan Minta Tolong Masyarakat Adat Papua
Dengan dinamika dan dilema yang menyertainya, para pemikir politik menawarkan kerangka evaluasi yang tidak tunggal, karena memang tidak ada satu pendekatan yang mampu menjawab seluruh keruwetan dalam ranah politik. Sebagai awal, mari kita ambil contoh aliran Deontologi yang digagas oleh Immanuel Kant.
Bagi Kant, moralitas tidak bisa diukur dari hasil akhir, melainkan dari sifat tindakan tersebut yang berpijak pada kewajiban moral. Prinsip utamanya berbunyi: manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat belaka. Implikasinya juga sangat tegas: memanipulasi, mengelabui, atau mengeksploitasi rakyat demi sekadar mendulang suara adalah kejahatan etika fundamental.
Kejujuran adalah kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang politikus, sehingga mereka tidak boleh membohongi publik, sekalipun kebohongan itu diklaim untuk mencegah kepanikan atau meraih kebaikan. Di sisi lain, berdiri pandangan Konsekuensialisme atau Utilitarianisme yang diarsiteki oleh Jeremy Bentham dan kemudian disempurnakan John Stuart Mill.
Dalam pandangan ini, tindakan politik dinilai benar apabila menghasilkan jumlah kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Mereka bahkan merumuskan "kalkulus hedonistik" untuk mengukur untungrugi dari sebuah kebijakan. Dalam visi ini, hasil akhir yang menguntungkan publik lebih diprioritaskan ketimbang kesucian prinsip. Selain itu, politik tak sekadar bertumpu pada hukum individu atau akumulasi terhadap hasil. Jürgen Habermas hadir menyumbangkan Etika Diskursus yang melahirkan model demokrasi deliberatif.
Baginya, legitimasi politik harus lahir dari ruang percakapan yang setara, jujur, inklusif, dan bebas dari paksaan. Dalam kacamata Habermas, taktik kampanye kotor, disinformasi, dan penyebaran iklan negatif yang mengeksploitasi prasangka publik merupakan bentuk kekerasan komunikasi yang merusak.
Lalu, bagaimana seorang politisi harus memilih dan bersikap? Max Weber merumuskannya dengan sangat flamboyan. Menurutnya, politisi akan selalu dihadapatkan pada dua orientasi, yaitu Etika Keyakinan dan Etika Tanggung Jawab. Etika keyakinan berfokus pada kemurnian prinsip mutlak tanpa peduli pada dampak nyata di dunia. Namun, terlalu bertumpu pada etika keyakinan bisa memunculkan fanatisme buta.
Bayangkan seorang politisi menolak segala bentuk kompromi atas nama prinsip, yang pada akhirnya justru mengorbankan jutaan warga yang sangat bergantung pada keputusannya. Sementara etika tanggung jawab mewajibkan politisi untuk secara sadar berani menghitung risiko dan menanggung konsekuensi terburuk dari kebijakannya.
Max Weber tidak meminta politisi untuk memilih salah satu, tetapi menegaskan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang sanggup memadukan keduaanya, berpegang pada nilai sekaligus berani menanggung akibat dari setiap pilihannya.
Kerangka-kerangka besar teori di atas bukan semata perdebatan yang ada di ruang kuliah atau ruang akademik, tetapi bisa kita arahkan untuk melihat wajah politik Indonesia saat ini.
Pertama, dalam sebuah tulisan klasik, filsuf Michael Walzer mengajukan paradoks yang menohok perihal Tangan Kotor / Dirty Hands. Tulisan ini berbicara tentang ada kalanya politisi yang baik terpaksa melakukan hal yang secara moral kotor demi menyelamatkan kepentingan publik yang lebih besar. Misalnya, berbohong atau terpaksa berkompromi dengan aktor korup demi mencegah negara dari keruntuhan. Dalam tulisannya, Walzer mengingatkan bahwa perbuatan kotor itu tidak lantas menjadi bersih..
Di Indonesia, fenomena ini kerap dipakai sebagai pembenaran secara diam-diam, mulai dari koalisi dibangun dengan aktor bermasalah, kebijakan dan aturan dibelokkan demi stabilitas dan keuntungan koalisi yang semuanya itu dibungkus dengan narasi “demi kepentingan rakyat”. Walzer sudah mengingatkan bahwa dirty hands bukanlah pembenaran untuk berbuat kotor, politisi dan pemimpin tetap menggendong kesalahan moral dan harus siap membayar harga politiknya.
Kedua, ancaman disinformasi. Kita sering menganggap bertebarannya disinformasi atau hoaks adalah sebuah produk iseng akibat kemajuan teknologi. Padahal, banyak penelitian menemukan bahwa disinformasi adalah penyakit struktural yang lahir dari krisis legitimasi dan matinya kepercayaan publik terhadap partai maupun institusi media arus utama.
Kekosongan ini dieksploitasi secara sistematis oleh gerakan radikal dan aktor asing untuk menyebar kebohongan strategis demi tujuan politik. Skema kotor ini bekerja dalam siklus yang berulang mulai dari kebohongan diproduksi ➔ diperkuat oleh jaringan akun dan buzzer ➔ disebarkan dan terus bergema tanpa henti di ruang-ruang digital. Rangkaian ini dengan sengaja mengacaukan pemahaman warga dan menciptakan masyarakat yang terus berdebat sehingga terkadang, akal sehat kehilangan tempat untuk berpijak.
Ketiga, kita tentu bertanya, mengapa korupsi begitu sulit diberantas padahal dari berbagai fenomana empiris yang ada, korupsi secara nyata merusak indikator kinerja demokrasi dan menurunkan legitimasi institusi di mata warga. Hal itu terjadi karena kemarahan dan keresahan terhadap korupsi ternyata didikte oleh warna dan seragam politik.
Para pemilih dari partai mayoritas yang sedang berkuasa cenderung memaklumi dan mentolerir korupsi yang dilakukan oleh kubu mereka sendiri. Lebih ironis, dengan didasarkan oleh berbagai hal seperti ikatan psikologis buta dan kecipratan kue patronase, kelompok mayoritas pendukung rezim ini secara sukarela bertindak bak benteng pelindung bagi pemerintahan yang korup dan membuat gerak reformasi serta demokrasi selalu terhambat.
Tidak perlu terlalu jauh melihat fenomena ini di negara lain, di Indonesia seringkali kita temukan perbedaan publik dalam merespons berbagai skandal korupsi yang melibatkan figur-figur politik. Ada yang marah, ada yang membela, dan tidak ada yang benar-benar netral.
Mengkaji etika politik tidak sekadar berputar-putar pada perdebatan abstrak tentang benar dan salah. Lebih dari sekadar siasat menenangkan suara elektoral, etika berfungsi sebagai rem dan kompas agar politik tidak kehilangan tujuan utamanya, yakni memperjuangkan kebaikan bersama.
Di era yang disesaki oleh keriuhan narasi manipulatif dan miskin akan pertanggungjawaban, kita butuh kerangka moral yang sanggup menimbang prinsip universal Kant, mempertimbangkan faedah bagi masyarakat ala kaum Utilitarian, menjaga ruang rasionalitas seperti tuntutan Habermas, sembari memastikan sang politisi memiliki daya terhadap risiko dari segala keputusannya layaknya peringatan Weber.
Bagi kita, masyarakat sipil, etika politik berpotensi menjadi kacamata tajam. Sebuah bekal untuk mengevaluasi apakah para pemegang otoritas sungguh-sungguh berkontribusi pada kematangan demokrasi bangsa dan memperjuangkan kebaikan bersama, atau justru sedang menghancurkan demokrasi serta kewarasan publik melalui disinformasi dan penyalahgunaan wewenang.
Pada akhirnya, kekuasaan tanpa etika tak lebih dari sekadar perampokan yang dilegalkan.
