Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Anggota Komisi III DPRA dari Fraksi Partai Aceh, Hasballah, meminta agar sistem interkoneksi listrik yang menghubungkan Aceh dengan sejumlah provinsi lain segera dievaluasi menyusul berulangnya gangguan kelistrikan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Hasballah, gangguan yang terus berulang menunjukkan bahwa sistem interkoneksi tersebut tidak berjalan efektif dan justru merugikan masyarakat Aceh.

“Sistem interkoneksi perlu dievaluasi, karena berkali-kali permasalahan yang terjadi sama, yakni gangguan interkoneksi. Sistem ini terbukti tidak efektif,” kata Hasballah, kepada Serambinews.com, Selasa (26/5/2026).

Ia menilai, sejauh ini kemampuan PLN dalam mengelola sistem interkoneksi lintas provinsi masih belum optimal. Hal itu, terlihat dari seringnya terjadi gangguan yang berdampak pada padamnya listrik di Aceh.

“Kemampuan PLN untuk mengelola sebuah sistem interkoneksi yang menghubungkan beberapa provinsi jelas-jelas belum mampu. Buktinya selalu saja terjadi gangguan,” ujarnya.

Untuk itu, Hasballah menegaskan, bahwa Aceh sebenarnya memiliki potensi sumber energi yang cukup untuk mandiri dalam penyediaan listrik. Ia menyebut keberadaan PLTU Nagan Raya serta sumber gas di Lhokseumawe sebagai modal besar untuk mewujudkan kemandirian energi daerah.

Selain itu, kata dia, Aceh juga memiliki potensi energi panas bumi (geothermal) di kawasan Gunung Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, dengan kapasitas pembangkit listrik yang cukup besar.

Baca juga: Bolehkah Shalat Idul Adha Sendiri di Rumah? Ini Penjelasan Ulama Lengkap dengan Tata Caranya

Baca juga: Listrik Kembali Padam di Kawasan Lhokseumawe dan Aceh Utara, Aktivitas Warga Terganggu

“Jadi kalau bisa ke depan harus diupayakan ke arah itu. Kita meminta kepada Pemerintah Aceh bagaimana ke depan untuk Aceh kita mulai bicara atau cari jalan sendiri bagaimana ketahanan energi khususnya listrik harus mandiri,” tegasnya.

Ketua DPW PA Aceh Besar ini berkeyakinan bahwa kemandirian energi tersebut akan segera terwujud apabila revisi UUPA menampung perpanjangan dan penambahan Otsus Aceh kembali menjadi 2,5 persen.

Di sisi lain, Hasballah juga menyoroti dampak sosial dari gangguan listrik yang terus terjadi di Aceh. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah dan wakil rakyat merasa malu di hadapan masyarakat.

Karena itu, Hasballah menekankan bahwa pihknya dari Komisi III DPRA akan memperjuangkan agar Aceh dapat keluar dari sistem interkoneksi dan membangun sistem kelistrikan yang mandiri.

“Komisi III DPRA memperjuangkan Aceh keluar dari sistem interkoneksi dan mandiri. PLN harus bekerja untuk mewujudkannya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyebut, bahwa setelah lebaran Idul Adha 1447 Hijriah ini pihaknya akan kembali memanggil Manajemen PLN Aceh sekaligus melakukan investigasi kenapa pemadaman berkepanjangan terus terulang di Aceh.

“Kita lakukan investigasi kenapa ini bisa terulang, dan PLN dalam hal ini harus bertanggungjawab atas berbagai kerugian yang dialami oleh masyarakat dan perusahaan-perusahaan akibat pemdaman listrik ini. Kami juga minta masyarakat membuat pengaduan dan di PLN mekanisme itu ada,” pungkasnya.

Menurut informasi dihimpun Serambinews.com, hingga siang ini sebagian wilayah Aceh seperti di Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, dan beberapa wilayah lainnya masih mengalami pemadaman listrik. 

Kondisi itu juga mengakibatkan koneksi jaringan seluler dan internet menjadi ikut terputus.