SRIPOKU.COM, JAKARTA— Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan mendesak pemerintah dan PT PLN (Persero) segera melakukan evaluasi total pasca pemadaman listrik massal (blackout) di Pulau Sumatera yang terjadi sejak Jumat (22/5/2026) malam.
Menurut Nasim, blackout tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak besar terhadap sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada pasokan listrik.
“Kami meminta agar pemerintah mencegah terjadinya blackout seperti yang terjadi di Sumatera pada Jumat lalu. Kami berharap ini menjadi yang terakhir karena dampaknya sangat besar terhadap perekonomian, khususnya bagi para pelaku UMKM,” kata Nasim Khan, Selasa (26/5/2026).
Ia menilai pelaku UMKM seperti usaha kuliner, fotokopi, pertokoan hingga industri rumahan mengalami kerugian besar akibat padamnya listrik dalam waktu lama.
“Ketika listrik padam berjam-jam, tentu mereka merugi. Pendapatan mereka menurun drastis, sementara kebutuhan keluarga tetap harus dipenuhi,” ujarnya.
Legislator PKB itu menambahkan sebagian besar pelaku usaha kecil juga tidak memiliki genset cadangan karena mahalnya biaya pembelian maupun bahan bakar.
Karena itu, ia menilai blackout berkepanjangan membuat beban ekonomi masyarakat semakin berat.
Dia juga menyoroti belum adanya skema ganti rugi yang jelas dari PLN terhadap masyarakat terdampak pemadaman listrik massal.
Menurutnya, selama ini konsumen selalu dipaksa menanggung sendiri kerugian akibat gangguan layanan kelistrikan.
Nasim mendesak PLN segera menyusun formula kompensasi yang transparan dan adil bagi pelanggan.
“PLN juga harus merombak total sistem pengawasan infrastruktur melalui pemeriksaan berkala pada kabel transmisi di seluruh wilayah Indonesia, sehingga kejadian ini tidak terulang kembali,” pungkasnya.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, membantah adanya unsur kesengajaan dalam peristiwa pemadaman listrik massal atau blackout yang terjadi di wilayah Sumatera.
Menurut Yuliot, gangguan sistem kelistrikan tersebut murni dipicu faktor alam, yakni sambaran petir pada jaringan transmisi di wilayah Marangin yang berdampak pada kestabilan sistem kelistrikan Sumatera bagian utara.
“Enggak, itu ya tidak ada kesengajaan. Itu ya murni karena masalah kondisi alam,” kata Yuliot, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Yuliot menjelaskan, gangguan bermula ketika jaringan transmisi terkena sambaran petir sehingga memengaruhi stabilitas pasokan listrik di sistem Sumatera bagian utara yang selama ini banyak disuplai dari wilayah selatan.
“Dari kementerian ESDM terkait dengan kejadian listrik di Sumatera, ini kan ada persoalan yg jaringan transmisi, itu kan ada pesawat petir, di Marangin,” ujarnya.
“Dengan ada sambar petir tersebut berdampak terhadap kestabilan sistem. Jadi kalau kita lihat dari kejadiannya sendiri, ini secara teknis juga untuk daya yang ada di Sumatera bagian utara ini kan relatif itu lebih banyak juga dialirkan dari selatan. Pada saat itu ada kejadian jadi sehingga seluruh sistem itu ada ini terjadi blackout,” imbuhnya.
Yuliot mengatakan, proses pemulihan dilakukan secara bertahap dengan menghidupkan kembali pembangkit listrik satu per satu. Tahap awal pemulihan dimulai dari pembangkit yang dapat beroperasi lebih cepat seperti PLTA, geothermal, PLTD, hingga pembangkit berbahan bakar gas.
“Yang kedua upaya pemulihan yang kita lakukan, jadi pada saat itu sistemnya mati, ini kan harus dihidupkan satu per satu. Jadi yang kita lakukan ini proses penghidupan kembali yang pertama itu adalah dari PLTA, kemudian Geothermal, itu ada PLTD dan juga ada gas. Secara teknis PLTU memerlukan waktu sekitar 12 jam,” ujarnya.
