SURYA.CO.ID - Situasi geopolitik di Timur Tengah kembali memanas.
Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, secara tegas menyatakan bahwa posisi Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah kini sudah tidak lagi aman.
Dalam pidato terbaru yang disiarkan melalui saluran Telegram resmi dan televisi pemerintah Iran, ia menyoroti melemahnya pengaruh Washington.
Menurutnya, negara-negara Islam di Timur Tengah kini tengah bergerak mandiri menuju tatanan regional yang baru.
"Waktu tidak akan diputar mundur, dan rakyat serta tanah di kawasan ini tidak akan lagi menjadi tameng bagi pangkalan-pangkalan Amerika," tegas Mojtaba Khamenei dalam pernyataannya, Selasa (26/5/2026) dikutip dari Tribunnews.com.
Khamenei juga menyerukan pentingnya persatuan di antara negara-negara Muslim untuk membentuk stabilitas kawasan tanpa adanya campur tangan asing.
“Saya dengan tulus dan jujur menyerukan kepada semua negara dan pemerintah Islam untuk berteman dan bekerja sama," lanjutnya.
Melansir laporan Al Jazeera, dalam pernyataan tersebut Iran juga menegaskan bahwa slogan "Matilah Amerika dan Matilah Israel" akan tetap digaungkan oleh Teheran serta kelompok-kelompok regional yang menentang kebijakan Barat.
Hingga saat ini, keberadaan fisik Mojtaba Khamenei masih dirahasiakan dengan sangat ketat oleh pihak Teheran.
Hal ini memicu spekulasi internasional. Pihak intelijen AS meyakini sang Pemimpin Tertinggi mengalami luka parah akibat serangan udara pada akhir Februari lalu.
Meski demikian, klaim tersebut langsung dibantah oleh internal pemerintahan Iran.
Seorang pejabat Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan bahwa putra mendiang Ali Khamenei tersebut hanya mengalami luka ringan di area wajah, kepala, dan kaki.
"Dari sudut pandang saya sebagai dokter, cedera ini tidak serius dan hanya membutuhkan satu atau dua jahitan," ujar pejabat medis tersebut.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Iran, Hossein Kermanpour, menambahkan bahwa Mojtaba sempat dirawat di rumah sakit sebelum akhirnya keluar pada 1 Maret lalu.
Menurut laporan Al Arabiya, sejak resmi menggantikan posisi ayahnya, Mojtaba belum pernah sekalipun muncul di depan publik dan hanya berkomunikasi lewat pesan tertulis.
Media AS melaporkan ia kini berada di lokasi rahasia dengan sistem pengamanan ekstra ketat.
Jalur komunikasinya yang hanya menggunakan kurir khusus disinyalir menjadi alasan lambatnya proses negosiasi antara Iran dan pemerintahan Presiden AS Donald Trump.
Di tengah retorika politik yang tajam, upaya diplomasi untuk mengakhiri konflik yang telah berjalan berbulan-bulan ini tetap diupayakan.
Ketua Parlemen sekaligus kepala negosiator Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, dilaporkan telah tiba di Doha, Qatar.
Beberapa poin krusial yang dibahas dalam mediasi, yang turut dibantu oleh Pakistan, meliputi:
Meskipun perundingan berjalan, kedua belah pihak tetap memasang posisi tawar yang tinggi:
Mohammad Baqer Zolghadr (Pejabat Keamanan Iran): Menegaskan bahwa Teheran tidak akan mundur satu langkah pun dan meminta rakyat menjaga persatuan nasional.
Marco Rubio (Menteri Luar Negeri AS): Menyatakan bahwa peluang perdamaian dalam waktu dekat belum bisa dipastikan, walau AS masih membuka pintu diplomasi. "AS siap mengambil langkah lain jika perundingan gagal," ujarnya.
Donald Trump (Presiden AS): Menegaskan kesepakatan hanya akan ditandatangani jika benar-benar menguntungkan Amerika dan menjamin Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir.
Perang terbuka ini pertama kali pecah pada 28 Februari 2026 melalui serangan udara masif yang diluncurkan oleh militer AS dan Israel ke wilayah Iran.
Ketegangan ini dipicu oleh gagalnya perundingan nuklir di Jenewa dua hari sebelumnya.
Barat menuduh Teheran mengembangkan senjata pemusnah massal, tuduhan yang selalu dibantah oleh Iran dengan alasan program nuklir mereka murni untuk riset sipil dan energi.
Konflik semakin memanas setelah Pemimpin Tertinggi terdahulu, Ali Khamenei, dilaporkan tewas dalam serangan awal tersebut, yang kemudian digantikan oleh putranya, Mojtaba Khamenei.
Iran membalas dengan menggempur pangkalan militer AS di Teluk serta memblokade Selat Hormuz, memicu krisis energi global.
Setelah 40 hari bertempur, gencatan senjata sementara akhirnya disepakati pada 8 April 2026 berkat mediasi Pakistan.
Saat ini, Qatar mengambil peran lebih aktif untuk menengahi isu-isu teknis dan ekonomi guna mencapai perdamaian permanen.
